PBB akan Tuntut Pemberlakuan Gencatan Senjata 30 Hari di Suriah

Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura berbicara di Jenewa, Swiss (foto: dok).

Permintaan PBB untuk gencatan senjata di Suriah mencapai perkembangan baru. Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan badan dunia tersebut "belum dan tidak akan" menyerah dalam menuntut pemberlakuan gencatan senjata selama 30 hari di seluruh Suriah.

Berbicara hari Kamis (1/3) di Jenewa, di dampingi kepala PBB untuk urusan kemanusiaan Jan Egeland, de Mistura mengatakan baik pasukan pro-pemerintah maupun oposisi harus berhenti saling menembak dan mengizinkan konvoi bantuan mencapai warga sipil, terutama di daerah Ghouta timur yang dikuasai pemberontak.

Dewan Keamanan PBB hari Sabtu menyetujui resolusi, menuntut penghentian permusuhan selama sebulan guna mengizinkan bantuan masuk dan mengevakuasi orang-orang yang sakit parah dan terluka, terutama dari Ghouta timur, yang terkepung sejak tahun 2013.

De Mistura mengatakan, PBB tidak akan henti-hentinya menuntut pemberlakuan penuh gencatan senjata.

"Kami tidak boleh dan tidak bisa menyerah. Jadi, semua jenis perasaan, bahwa PBB frustrasi, lupakan saja. Kami tidak frustrasi, kami bertekad, karena kalau tidak, apa yang terjadi di Aleppo akan terjadi lagi di sana, dan kami menyaksikan itu sudah terjadi," kata De Mistura.

Kepala PBB untuk bantuan kemanusiaan Mark Lowcock hari Rabu mengatakan, PBB dan mitranya siap dengan truk sarat bantuan kemanusiaan dan rencana evakuasi medis begitu gencatan senjata diberlakukan dan akses diberikan di Suriah.

Ia mengutip laporan tentang serangan udara pemerintah, bom-bom barel dan penembakan di seluruh Ghouta timur dan belasan distrik lain dua hari setelah gencatan senjata diberlakukan. Lowcock mengatakan, penembakan dari Ghouta timur juga dilaporkan terus berkurang di ibukota Suriah.

Rusia, yang mendukung resolusi gencatan senjata, mengatakan akan menerapkan “jeda kemanusiaan,” menghentikan operasi militernya selama lima jam setiap hari, di sekitar Ghouta timur, di mana 400 ribu warga sipil terkepung. [ka/jm]