PBB berusaha meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong Un yang represif guna mengakhiri pelanggaran HAM sistematis di Korea Utara yang terus berlangsung dan "tidak bisa diterima."
Phil Robertson, dari organisasi non-pemerintah Human Rights Watch, menilai pembukaan kantor lapangan PBB di Seoul itu langkah penting dalam kampanye membuat pemimpin Korea Utara bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Ini sesuatu yang seharusnya terus membebani pikiran Kim Jong Un karena ia akan menghadapi tim penyidik profesional yang berkomitmen mencari fakta dan berbicara dengan orang-orang untuk menyelidiki penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka," ujar Robertson.
Tekanan internasional terhadap Korea Utara semakin intensif sejak PBB merilis laporan tahun lalu yang mendokumentasi adanya jaringan penjara politik di Korea Utara dimana 120 ribu orang ditahan, dan daftar kekejaman yang mencakup pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, dan perkosaan.
Majelis Umum PBB secara bulat mengeluarkan resolusi untuk mengajukan Korea Utara ke Pengadilan Pidana Internasional karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi proses itu terhenti di Dewan Keamanan PBB. Pemungutan suara atas resolusi itu belum dilakukan karena diyakini dua sekutu Korea Utara, yaitu China dan Rusia, akan memveto tindakan hukuman apapun.
Tim penyidik yang bekerja di kantor HAM PBB di Seoul akan mendokumentasi kekejaman dan kasus pelanggaran lebih lanjut di Korea Utara untuk kemungkinan tindakan hukum di masa depan.
Robertson, dari Human Rights Watch, mengatakan para pejabat Korea Utara di PBB pada mulanya menawarkan bekerja sama dengan imbalan diberi kekebalan.
Tetapi sejak itu, Korea Utara menanggapi kritik mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM-nya dengan penolakan yang kuat, ancaman pembalasan dan semakin menutup diri.
Minggu ini Korea Utara menyatakan akan memboikot World University Game bulan depan di Korea Selatan sebagai protes atas pembukaan kantor HAM PBB di Seoul itu.
Walau PBB mendesak rezim Kim Jong Un agar menghentikan pelanggaran HAM, Program Pangan Dunia PBB memohon bantuan pangan lebih dari 100 juta dolar bagi Korea Utara yang menderita akibat kekeringan yang bisa menyebabkan kekurangan pangan bagi jutaan warganya.