PBB Desak Taliban untuk Akhiri 'Kampanye Berbahaya' terhadap Perempuan

Para pejabat dari PBB dan sebuah organisasi bantuan bertemu dengan Taliban di Afghanistan. Pertemuan itu terjadi di tengah seruan yang semakin intensif agar para penguasa Islamis di negara itu mengakhiri apa yang digambarkan oleh seorang pejabat PBB sebagai "kampanye berbahaya" untuk mengecualikan perempuan dari kehidupan publik.

Pertemuan itu terjadi ketika Melissa Fleming, juru bicara PBB, mengatakan dalam komentar baru-baru ini bahwa "kampanye sistematis oleh otoritas de facto negara itu untuk secara bertahap menghapus perempuan dari kehidupan publik dan menyangkal kontribusi mereka adalah tindakan tidak biasa yang merugikan diri sendiri."

BACA JUGA: Diduga Sembunyikan Kelompok Pemberontak, Akankah Pakistan Serang Afghanistan?

Pernyataan Fleming itu muncul ketika Markus Potzel, utusan PBB untuk Afghanistan, mengadakan pertemuan berturut-turut dengan para menteri senior Taliban di ibu kota Afghanistan, Kabul. Potzel mendesak para pejabat Taliban untuk mencabut kebijakan yang melarang perempuan bersekolah dan bekerja untuk kelompok-kelompok bantuan, dengan alasan kondisi kemanusiaan yang mengerikan di negara itu.

Potzel mengadakan pertemuan terkini pada Minggu (8/1) dengan menteri Taliban urusan promosi kebajikan dan pencegahan kejahatan, yang bertugas menafsirkan dan menegakkan hukum Islam versi Taliban.

"Larangan diskriminatif terbaru terhadap perempuan oleh Taliban mencegah (pengiriman) bantuan yang bisa menyelamatkan jiwa mencapai warga Afghanistan dan akan merugikan [ekonomi] Afghanistan," kantor Potzel mengutip pernyataanya kepada Muhammad Khalid Hanafi.

Bulan lalu, para penguasa garis keras tiba-tiba melarang staf perempuan Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah (LSM) nasional dan internasional. Taliban berasalan bahwa para perempuan itu tidak mengenakan jilbab sesuai perintah resmi.

BACA JUGA: AS Ingatkan Harga yang Harus Dibayar Jika Taliban Tidak Ubah Larangan terhadap Perempuan

Para pejabat PBB mengatakan bahwa langkah itu membuat sejumlah program kemanusiaan ditangguhkan di negara di mana jutaan orang membutuhkan bantuan mendesak.

Diskusi Potzel dengan para pejabat Taliban di Kabul itu terjadi ketika Dewan Keamanan PBB bersiap untuk bertemu secara tertutup pada 13 Januari untuk memperdebatkan larangan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan Afghanistan di negara itu. [vm/lt]