Sekjen PBB Ban Ki-Moon hari Sabtu (30/1) mengatakan kepada para kepala negara Uni Afrika bahwa penjaga perdamaian dibutuhkan untuk membendung meningkatnya aksi kekerasan di Burundi, meskipun pemerintah Burundi telah berulangkali mengingatkan bahwa keberadaan unit-unit Uni Afrika apapun di wilayahnya akan dianggap sebagai pasukan invasi.
Pernyataan Ban Ki-Moon disampaikan ketika para pemimpin Uni Afrika mengadakan pertemuan di Addis Ababa, menyiapkan pemungutan suara tentang pengiriman 5.000 personil penjaga perdamaian guna membendung kekerasan politik yang pecah tahun lalu ketika Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.
Beberapa Saksi Mata Laporkan Adanya Kuburan Massal
Sejak saat itu, data internasional menunjukkan lebih dari 400 orang tewas di Burundi, dimana beberapa saksi mata menggambarkan adanya beberapa kuburan massal di dekat ibukota Bujumbura. Kesaksian-kesaksian ini didukung oleh beberapa gambar satelit yang dikeluarkan Amnesti Internasional hari Jum’at (29/1), yang menunjukkan lima lokasi yang diduga sebagai kuburan massal, di dekat tempat dimana pasukan keamanan pemerintah dituduh membunuh sejumlah orang pada bulan Desember lalu.
Pertemuan tertutup Uni Afrika hari Sabtu itu diperpanjang, tetapi belum jelas kapan pemungutan suara akan dilakukan.
Keputusan mengirim pasukan penjaga perdamaian baru bisa diambil jika hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan dua per tiga dari 54 anggota Uni Afrika.
“Saya memuji para kepala negara yang mengambil tanggungjawab bersama dan bertindak tegas untuk meredam krisis ini,” ujar Ban Ki-Moon di hadapan para hadirin.
Menlu Burundi: “Kami Dukung Negara2 Afrika yang Menentang Pasukan Penjaga Perdamaian”
Presiden Burundi Pierre Nkurunziza tidak hadir dalam pertemuan itu, tetapi Menteri Luar Negeri Alain Aime Nyamitwe mengatakan Bujumbura mendukung negara-negara Afrika lain yang menentang pasukan penjaga perdamaian. Ketika ditanya rincian dukungan itu, Nyamitwe menggambarkan kepada kantor berita Perancis AFP, sebagai “sangat kuat. Lihat saja nanti."
Pertemuan Juga Bahas Laporan Baru Pelecehan Seksual di Republik Afrika Tengah
Pertemuan Uni Afrika itu diharapkan juga akan membahas beberapa laporan baru tentang tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan personil penjaga perdamaian PBB dan pasukan asing yang ditempatkan di Republik Afrika Tengah.
Kantor PBB Urusan HAM hari Jum’at (29/1) mengatakan telah mendapati enam kasus baru dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Republik Afrika Tengah, termasuk tuduhan dari seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang mengatakan ia dipaksa melakukan tindakan-tindakan seksual pada beberapa tentara sebagai imbalan mendapatkan makanan dan air minum.
PBB: “Ada 69 Tuduhan Penganiayaan Seksual oleh Personil Misi Penjaga Perdamaian”
Kepala kantor PBB itu, Anthony Banburry, mengatakan ada sekitar 69 tuduhan penganiyaan atau eksploitasi seksual yang dikukuhkan terhadap anggota-anggota misi penjaga perdamaian ke-16 PBB, yang saat ini ditempatkan di seluruh belahan dunia.
PBB bisa melaporkan tuduhan pelanggaran, tetapi negara-negara di mana personil penjaga perdamaian itu ditempatkan yang bisa mengambil tindakan atau bertanggungjawab mengajukan tuntutan. [em]