Sebuah laporan yang dikeluarkan hari Rabu (11/10) di Jenewa oleh kantor HAM PBB menuduh tentara Myanmar, yang bergabung dengan gerombolan warga Buddha bersenjata, tidak hanya menyerang rumah dan desa Rohingya, namun juga berusaha "menghapus bangunan-bangunan bersejarah " di daerah Rohingya sehingga secara efektif kawasan itu tidak dikenali lagi.
Laporan oleh tiga anggota tim itu didasarkan pada 60 wawancara dengan perorangan dan kelompok di kamp pengungsi dan pemukiman di Cox's Bazar, di negara tetangga Bangladesh, antara 14 dan 24 September. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari kantor HAM PBB di Jenewa.
Laporan itu menuduh Myanmar menjalankan rencana yang terorganisir, terkoordinasi dan sistematis untuk menyerang secara brutal populasi Rohingya di Rakhine untuk mengusir mereka ke luar negeri dan mencegah mereka kembali ke rumah mereka.
Seorang pemantau HAM, Thomas Hunecke mengatakan, informasi yang dapat dipercaya menunjukkan pasukan keamanan Myanmar, bersama umat Buddha Rakhine bersenjata, telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Muslim Rohingya. Ini termasuk penghancuran harta benda dan pembakaran tempat tinggal dan desa-desa.
"Kerusakan rumah, ladang, gudang makanan, tanaman pangan, ternak dan bahkan pepohonan, tidak akan memungkinkan warga Rohingya kembali ke kehidupan normal dan mendapat mata pencaharian pada masa depan di Rakhine utara," ungkap Hunecke.
Hunecke mengatakan, pihak berwenang Myanmar mencoba menghapus tempat-tempat bersejarah dan mengubah Rohingya menjadi daerah terpencil dan tak dikenali.
Lebih dari setengah juta pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Cox's Bazar, Bangladesh sejak 25 Agustus. Itu terjadi pasukan keamanan di Myanmar yang sebagian besar penduduknya umat Buddha melancarkan operasi kekerasan untuk menanggapi dugaan serangan militan terhadap 30 pos polisi.
Para pengungsi tersebut mengatakan kepada penyidik PBB bahwa sebelum dan selama serangan, pasukan keamanan menggunakan megafon untuk memperingatkan penduduk desa agar melarikan diri ke Bangladesh, atau "kami akan membakar rumah kalian dan membunuh kalian."
Laporan itu mengatakan, operasi pembersihan dimulai pada awal Agustus, jauh sebelum serangan yang dituduhkan itu terjadi pada akhir Agustus. Kepala HAM PBB, Zeid Ra-ad al-Hussein menggambarkan operasi pemerintah di Rakhine itu sebagai pembersihan etnis yang klasik."
Hunecke mengatakan kepada VOA, tidak ada yang didengar atau dilihatnya bisa membantah kenyataan itu.
Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah mengecam pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, namun dia mendapat kecaman internasional yang kuat, karena tidak berbicara lebih kuat mengenai situasi itu. [ps]