Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi hari Rabu (15/1) menunjuk tujuh anggota DPR yang akan mengajukan tuntutan resmi atas Presiden Trump dalam sidang pemakzulan di Senat yang diperkirakan akan dimulai minggu depan. DPR juga akan secara resmi mengirim pasal-pasal Pemakzulan kepada Senat, setelah mengadakan pemungutan suara tentang hal itu.
Nancy Pelosi menunjuk tujuh orang anggota DPR untuk bertindak sebagai tim jaksa penuntut dalam kasus pemakzulan Trump, termasuk Ketua Komite Intelijen Adam Schiff dan Ketua Komite Yudisial Jerry Nadler.
DPR bulan lalu memakzulkan Presiden Trump atas tuduhan menyalah-gunakan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan oleh Kongres tentang hal itu. Tapi ketua Pelosi menunda penyerahan kedua Pasal Pemakzulan itu kepada Senat, karena kelompok Demokrat yang mayoritas dalam DPR berusaha mendesak Senat untuk memanggil saksi-saksi baru dalam sidang pengadilan itu. Pemimpin kelompok mayoritas dalam Senat, Mitch McConnell menolak dan mengatakan masalah pemanggilan saksi itu bisa dibahas kemudian setelah sidang berjalan.
Juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham menuduh Pelosi dengan sengaja menahan pengiriman pasal-pasal pemakzulan itu “dalam upaya untuk mendapat dukungan politik.”
“Pelosi telah gagal, dan penunjukan tujuh anggota yang akan bertindak sebagai jaksa itu tidak akan menghasilkan apapun,” kata Grisham dalam sebuah pernyataan. Presiden Trump, tambahnya, tidak melakukan kesalahan apapun, dan ia dengan senang hati akan menghadapi persidangan dalam Senat, dan berharap akan sepenuhnya dinyatakan tidak bersalah.
Menurut Grisham, Pelosi dan fraksi Demokrat dalam DPR tidak berlaku adil terhadap presiden dalam sidang-sidang pemakzulannya.
Pelosi mengatakan, kalau Senat mengadakan sidang pemakzulan tanpa mengajukan saksi-saksi, rakyat Amerika akan menilai pengadilan itu sebagai “usaha yang murni politik untuk menutup-nutupi masalahnya.”
Kata Pelosi lagi, Mitch McConnell dan presiden Trump khawatir akan banyak lagi fakta yang muncul apabila ada saksi-saksi yang dihadapkan.
Persiapan pengadilan akan diadakan minggu ini, dan sidang resminya dimulai hari Selasa, dan diperkirakan akan berlangsung beberapa minggu.
Trump dituduh menyalah-gunakan kekuasaannya dengan menekan presiden Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya, mantan wakil presiden Joe Biden dan putranya Hunter, yang pernah duduk dalam dewan pimpinan sebuah perusahaan gas alam di Ukraina.
Trump melakukan hal itu sambil menahan 391 juta dollar bantuan militer bagi Ukraina yang sangat membutuhkan bantuan itu untuk melawan kelompok separatis pro-Russia yang berusaha menguasai kawasan Ukraina Timur.
Bantuan militer itu kemudian diserahkan kepada Ukraina, tapi Trump juga dituduh menghalangi penyelidikan oleh Kongres tentang tindakannya itu.
Trump berkeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan menepiskan usaha pemakzulan itu sebagai “witch-hunt” atau mencari-cari kesalahan.
Tapi apapun yang terjadi dalam Senat yang dikuasai Partai Republik, Trump agaknya tidak akan dinyatakan bersalah dan dipecat dari jabatannya. (ii/jm)