Setengah dari total anggaran subsidi pengadaan program beras untuk rakyat miskin (raskin) sebesar 15 triliun rupiah tahun ini akan cair karena pemerintah ingin agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan.
Tapi, peneliti dari Urban Poor Consortiu (UPC), Edy Saidi, berpendapat pemerintah terus mengulangi kesalahannya. Kata Edy, berbagai subsidi yang diberikan pemerintah hanya bertujuan agar pemerintah dinilai peduli dalam menangani kemiskinan di tanah air, karena pada faktanya, menurut Edy, jumlah masyarakat kurang mampu tetap tinggi.
Edy mempertanyakan efisiensi program raskin ini. "Selama datanya tidak diperbaiki, pemerintah masih menggunakan data konvensional. Subsidi dalam bentuk apapun, saya kira tidak akan tepat sasaran," kata Edy.
Edy Saidi menambahkan sebaiknya pemerintah pendekatannya, jika ingin penduduk kurang mampu terus berkurang. “Pemerintah tidak perlu program banyak-banyak dengan uang yang trilyunan begitu. Buat saja satu aturan baik di tingkat nasional mapun di tingkat daerah yang melindungi rakyat miskin," tambah Edy.
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, berpendapat banyak hal terkait persoalan ekonomi oleh pemerintah dijadikan persoalan politik. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga mengakibatkan upaya mengurangi angka kemiskinan selama ini tersendat.
“Kita sudah membuat undang-undang mengenai percepatan pembangunan infrastruktur. Kita sudah membuat program listrik. Kita sudah membuat aturan-aturan yang bisa mengurangi hambatan investasi. Tetapi, semuanya tidak jalan karena menurut saya ada conflict of interest di antara para menteri yang membidangi itu,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian Suswono pemerintah akan terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat dengan menekan kenaikan harga, karena masalahnya, menurutnya, bukanlah mengenai persediaan pangan.
Pemerintah menganggarkan total 78 triliun untuk berbagai program sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Jika tahun lalu angka kemiskinan mencapai 31 juta orang, target pemerintah tahun ini adalah untuk menurunkannya menjadi 28 juta orang.
.