Ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama menyebabkan Indonesia terancam menghadapi krisis pangan. Demikian menurut Direktur Riset Institute for Development of Economics of Finance (Indef), Evi Noor Afifah.
Tahun ini, Indonesia berencana akan kembali mengimpor beras sebesar 1,75 juta ton. Jika ini terealisasi, maka Indonesia merupakan importir beras terbesar kedua di dunia.
Bukan hanya beras, ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional utama lainnya terhadap impor juga cukup besar seperti kedelai (70 persen), garam (50 persen), daging sapi (23 persen), dan jagung (11,23 persen).
Direktur Riset Indef, Evi Noor Afifah Selasa di Jakarta mengatakan ketergantungan impor inilah yang menyebabkan Indonesia terancam menghadapi krisis pangan, karena saat ini harga pangan dunia sudah dalam level berbahaya dan pasokan yang terus menipis.
Indikator ancaman krisis pangan ini juga tergambar dari daya beli masyarakat yang terus tergerus akibat lonjakan harga. Saat ini sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, cabe, tahu, tempe, daging sapi dan daging ayam terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Untuk itu, Indef mendesak pemerintah segera melakukan upaya peningkatan produktivitas dan produksi pangan Indonesia agar Indonesia kedepan terhindar dari ancaman krisis pangan.
"Perlu upaya sistimatis untuk mencapai swasembada pangan, kemudian harus ada stock penyangga ketahanan pangan yang memadai dengan mengutamakan penyerapan dari dalam negeri. Jadi dengan adanya stok penyangga ketahanan pangan ini diharapkan harga pangan ini tidak menjadi fluktuatif," ujar Evi Noor Afifah.
Pengamat Ekonomi dari Institute Pertanian Bogor, Drajad Wibowo mengungkapkan sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu berswasembada beras maupun komoditas lainnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hal itu menurut Drajat salah satunya dikarenakan sektor pertanian yang semakin tidak diperhatikan.
Lebih lanjut, Drajad Wibowo mengatakan, "Kebijakan pertanian kita yang kurang pro terhadap pertanian, kurang pro terhadap petani dan kurang pro terhadap peningkatan produksi pertanian. Sudah saatnya bagi Kementerian Pertanian untuk melihat kembali apa yang dilakukan oleh Departemen Pertanian pada zaman Orde Baru dulu, terlepas dari politisnya tapi dulu ada pencetakan sawah besar-besaran, dulu ada persiapan irigasi, ada bibit unggul yang terus-terusan hampir setiap kuartal selalu ada penemuan bibit unggul baru".
Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono menegaskan pemerintah terus berupaya untuk tidak melakukan impor sejumlah komoditas pangan. Pemerintah, kata, Suswono juga sangat memperhatikan nasib petani.
"Selama ini kalau ada kegagalan panen kita mengganti pupuk dan benih tetapi kan kalau tidak ada biaya tenaga kerja untuk mengoperasikan kembali tentu saja dia khawatir trauma," ujar Suswono.
Pemerintah saat ini menurut Suswono telah menyediakan dana sebesar dua triliun rupiah untuk petani yang merugi akibat perubahan cuaca ekstrim.
