Pemerintah Indonesia Siapkan Lokasi Baru Pengungsi Rohingya dan Bangladesh

Utusan AS untuk penanganan masalah Populasi, Pengungsi dan Migrasi, Anne C. Richard (tengah) bersama delegasi Organisasi Migrasi Internasional meninjau tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Kuala Cangkoi, Aceh (2/6).

Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan sebelum Ramadan, penampungan pengungsi Rohingya dan Banglades siap dihuni yang dilengkapi dengan sarana air bersih.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk tetap membantu para pengungsi asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh. Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andi Rachmianto, di Gedung Kemenlu Jakarta, Jumat (4/6) menjelaskan, dalam waktu dekat lokasi para pengungsi yang saat ini ditampung di Provinsi Aceh, akan dipisahkan dengan pemukiman masyarakat setempat.

"Prinsipnya memang dari Pemerintah tempat shelter penampungan para pengungsi tersebut semaksimal mungkin akan kita lokalisir dari masyarakat. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk memudahkan pengawasan. Karena mereka kan datatang tanpa dokumen. Belum lagi juga beberapa kita temukan mereka terjangkit penyakit. Dan bahkan sudah ada dua orang yang meninggal," kata Andi Rachmianto.

Lebih lanjut Andi menjelaskan, tempat penampungan sementara untuk para pengungsi ini dipersiapkan selama satu tahun kedepan.

"Jadi kita akan tampung dengan catatan kita akan siapkan temporary shelter selama satu tahun. Nah tentunya proses pembuatan atau penyiapan temporary shelter ini sedang kita lakukan. Tadi saya singgung sedikit untuk menyiapkan ini perlu ada langkah-langkah rencana kerjanya seperti apa dan siapa yang akan membangun tempatnya di mana," imbuh Andi.

"Sejauh ini informasi yang kita peroleh tempatnya yang akan kita bangun adalah lokasi yang sudah ditempati oleh para pengungsi tersebut. Ada yang di Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur, kita akan siapkan disana. Kita harapkan dalam satu tahun sudah banyak yang kita lakukan," lanjutnya.

Andi Rachmianto menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan pengungsi imigran yang terdampar di Indonesia. Perpres tersebut salah satunya akan mengatur mekanisme penyediaan anggaran bagi pemerintah daerah yang ditugaskan mengurus para pengungsi.

Perpres tersebut menurut Andi akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menangani pengungsi, serta membongkar upaya perdagangan dan penyelundupan manusia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh Al Hudri kepada VOA menjelaskan, ada 5 titik lokasi penampungan sementara pengungsi asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh di Aceh.

"Yang pertama di kota Lhokseumawe. Yang kedua di Aceh Utara. Yang ketiga di kota Langsa. Yang keempat di Aceh Tamiang. Dan yang ke lima di Aceh Timur jumlah semua pengungsi yang ada pada saat ini berjumlah 1713 orang. Yang meninggal ada 2 orang karena sakit. Kemudian ada 13 orang yang dideportasi ke Medan karena penyakit TBC," kata Al Hudri.

Sementara itu, Humas Pemerintah Daerah Aceh Utara Amir Hamzah kepada VOA menargetkan sebelum bulan suci Ramadhan lokasi penampungan para pengungsi sudah siap dihuni. Lengkap dengan sarana sanitasi dan air bersih.

"Lokasinya di gampong Blang Adeu, kecamatan Kuta Makmur. Tepatnya di areal Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Aceh Utara. Saat ini tengah dipagar lokasi itu. Pembuatan sanitasi air bersih dan sebagainya. Insya Allah sebelum Ramadan nanti mereka akan kita tempatkan di tempat yang baru," kata Amir Hamzah.

Amir Hamazah menambahkan untuk di Aceh Utara jumlah pengungsi asal Rohingya ada 329 orang dan untuk pengungsi asal Bangladesh berjumlah 246 orang. Untuk yang asal Bangladesh saat ini tengah dalam proses pengurusan dokumenn dan akan dikembalikan ke negara asal.

Filipina Siap Bantu Indonesia

Beberapa negara yang tergabung dalam Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara – ASEAN menyatakan diri siap membantu Indonesia untuk menyediakan tempat penampungan para pengungsi asal Rohingya Myanmar. Diantara negara-negara itu adalah Filipina.

Sejauh ini yang sudah menjadi negara pihak dari ASEAN hanya Filipina dan Kamboja. Dan tetangga kita dari selatan yaitu Australia. Secara informal kita juga sudah menerima komitmen dari pemerintah Filipina sebagai negara pihak, untuk membantu juga mengurangi beban dalam rangka mengatasi masalah pengungsi khususnya dari Rohingya. Jadi ini adalah bagian dari kita 1 tahun bekerjasama dengan negara-negara mitra yang sudah menyatakan kesediaan.