Wakil Menlu Amerika, Anne Richard beserta sejumlah diplomat senior AS hari Selasa (2/6) mengunjungi pengungsi Rohingya dan Bangladesh di kamp penampungan sementara di Kecamatan Lapang, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
Salah seorang Koordinator Komunitas Perempuan Aceh Peduli Rohingya-Bangladesh Marini M. Daod mengatakan, Amerika Serikat sebagai salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB dinilai memiliki peran kunci dalam menuntaskan krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya dan Bangladesh yang kini ditampung disejumlah negara di Asia Tenggara.
“Cukup menarik kunjungan ini, AS sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bisa memberi solusi terbaik terkait status kewarganegaraan etnis Rohingya,” katanya.
Kunjungan Asisten Menteri Luar Negeri AS Anne Richard ke provinsi Aceh, tambah Marini, merupakan wujud solidaritas global dalam mencari solusi cepat dan tepat guna menuntaskan penyelesaian konflik etnis di Myanmar.
Menurut Marini, jika menghadapi berbagai kendala berarti terkait pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya oleh junta militer Myanmar, maka melalui badan pengungsi Perserikatan Banga Bangsa (PBB) UNHCR dan organisasi kemanusiaan global IOM dapat merekomendasi negara-negara seperti Amerika Serikat memberikan hak kewarganegaraan kepada para imigran pencari suaka.
Media jaringan di Lhoksukon melaporkan bahwa Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wali Naggroe Malik Mahmud mendampingi Richard beserta sejumlah diplomat senior AS mengunjungi lokasi pengungsi Rohingya-Bangladesh, di Kecamatan Lapang, Lhhosukon, Kabupaten Aceh Utara.
Kepada pers di Lhoksukon, Anne Richard menekankan komitmen AS dalam membantu penanganan pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh di penampunagn sementara di sejumlah negara anggota ASEAN, terutama Malaysia, Thailand dan Indonesia.
Asisten Menlu Anne Richard memuji solidaritas kemanusiaan yang diwujudkan oleh rakyat dan pemerintah Aceh dalam penganganan pengungsi Rohingya-Bangladesh yang sempat terkatung-katung di lepas pantai provinsi Aceh beberapa pekan lalu. Kunjungan Richard ke Aceh merupakan rangkaian lawatannya ke sejumlah negara ASEAN guna membahas lebih komprehensif penanganan krisis kemanusiaan yang dialami imigran muslim Rohingya dan warga Bangladesh. Sejak sepekan lalu, dilaporkan pula, pemerintahan Presiden Obama, telah mengintruksikan otoritas penerbangan militernya melakukan pemantauan udara guna memprioritaskan upaya penyelamatan terhadap para imigran pencari suaka bersama kapal-kapal mereka di sekitar jalur peraiaran Selat Malaka.
Laporan-laporan UNHCR menyebut, lebih 3000 imigran pencari suaka etnis Rohingya dan warga Bangladesh terdampar di ketiga negara, Indonesia, Thailand dan Malaysia.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi mengatakan, solidaritas global cukup dibutuhkan dalam mempercepat penuntasan krisis kemanusiaan yang dialamai warga Rohingya dan Bangladesh.
“Ini menunjukkan perhatian dunia akhirnya terfokus karena adanya peran serta rakyat Aceh dalam melakukan penanganan (krisis pengungsian) itu. Sehingga AS melalui Wakil Menlu-nya hadir di Aceh hari ini. Ini harus diberikan apresiasi, dan yang kedua kita melihat bahwa permasalahan Rohingyaini permasalahan dunia,” kata Razi.
Politisi Muda Aceh Bardan Sahidi mengatakan, kunjungan Richard ke Aceh dapat dijadikan momentum strategis menggalang solidaritas global demi mewujudkan perdamaian dan menghentikan praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya dan warga Bangladesh.
“Energi positifnya AS melalui badan kemanan PBB, perlu lebih proaktif mengatasi krisis kemanusiaan ini. Terutama terhadap perlakukan sangat di luar batas toleransi kemanusiaan, terjadi praktik genosida, pembunuhan terhadap warga muslin Rohingya di Myanmar,” papar Bardan.
Pekan lalu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, dalam hal pembiayaan pengungsi dan proses legal lainnya, RI akan berkoordinasi dengan Badan Pengungsi PBB UNHCR dan organiasi kemanusiaan dunia lainnya.
Melalui badan-badan kemanusiaan dunia UNHCR dan IOM, dilaporkan pula bahwa AS telah mengucurkan bantuan kemanusiaan tahap pertama senilai lebih US$ 109 Juta, bagi penanganan krisis pengungsi yang menimpa warga Muslim Rohingya dan imigran Bangladesh di sejumlah negara di Asia Tenggara.
Analis geopolitik regional mengatakan, peran diplomasi global dapat mendorong negara-negara di dunia agar lebih akomodatif terhadap imigran Rohingya dan warga Bangladesh pencari suaka. Sementara, aktivis dari sejumlah organisasi pro-demokrasi pekan ini mengecam praktik pemerintahan junta militer Myanmar yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan (HAM), karena gagal menghentikan konflik etnis yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan warga minoritas Rohingya selama lebih satu dasawarsa.
