Angkutan mudik Lebaran bisa menjadi salah satu alat ukur bagi keberhasilan pemerintah mengelola transportasi. Tahun ini, banyak pihak menilai pemerintah cukup berhasil, paling tidak dilihat dari turunnya angka kecelakaan yang mencapai 70 persen. Namun, masih ada persoalan yang belum menemukan titik terang, yaitu sektor angkutan publik darat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengakui hal ini.
“Mudik berlangsung baik, tetapi ada catatan mengenai angkutan massal yang belum optimal, karena itu kita berpikir angkutan massal menjadi konsep yang menyeluruh, baik di perkotaan maupun antarperkotaan,” kata Budi Karya.
Menhub menyampaikan itu di Yogyakarta hari Minggu (16/6) ketika mengunjungi Terminal Giwangan. Terminal milik pemerintah kota Yogyakarta ini akan menjadi satu dari lima terminal yang direvitalisasi pemerintah pusat tahun ini. Menteri Budi Karya berjanji tidak hanya membenahi fisik bangunan, tetapi juga memberi bantuan sumber daya manusia.
Di samping itu, kata Budi Karya, ada sejumlah langkah yang akan dilakukan. Diantaranya pemerintah akan memberikan subsidi bagi pengguna bus bekerja sama dengan pihak swasta sebagai operator angkutan. Selain itu, sudah ada usulan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, untuk relaksasi pajak bus. Tujuannya untuk meringankan beban investasi dan operasional operator bus, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan.
“Angkutan individu harus ditinggalkan dan menggunakan angkutan massal,” tegas Budi Karya.
Bus Damri menjadi angkutan pemadu dari sejumlah kota kecil menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. (foto Nurhadi)
Secara rinci, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyebut, langkah ini adalah awal perbaikan ekosistem transportasi massal. Pemerintah ingin menghadirkan sebuah prototipe terminal yang nantinya akan menjadi acuan di Indonesia. Tahun 2020, sekitar 40 terminal akan diperbaiki, masing-masing dengan biaya sekitar Rp 40-50 miliar dari dana total yang disiapkan Rp 2 triliun. Saat ini sekurangnya ada 128 terminal besar di Indonesia, sebagian masih dikelola pemerintah daerah.
"Kita akan perbaiki dari sisi simpulnya, dari sisi prasarana, menyangkut terminal. Era kebangkitan bis, dipancing dengan jalan tol yang sudah cukup bagus. Sudah diresmikan pula bus tol Trans Jawa dan dari 8 operator, respon masyarakat cukup bagus. Selain terminal, kita juga akan perbaiki simpul penyeberangan," ujar Budi Setiyadi.
Pemerintah menetapkan sekitar tujuh wilayah dalam rintisan program layanan subsidi penumpang dengan operator bus swasta. Kelima kota itu adalah Pekanbaru, Batam, Semarang, Medan, Bandung, area Surakarta dan Yogyakarta, serta kawasan Denpasar dan Badung.
Terminal Sepi Penumpang
Di banding bandara, stasiun kereta api atau pelabuhan, barangkali terminal punya nasib paling memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, terminal semakin terabaikan karena moda transportasi umum darat kian ditinggalkan pengguna.
Sekretaris Jenderal Bismania Community, Lang Widya menyebut, ada sejumlah faktor penyebab bus tak lagi dipilih. Bismania Community adalah komunitas nasional di Indonesia di mana para penggemar dan pengguna bus berkumpul. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, baik dengan operator bus maupun pemerintah, terkait moda transportasi ini.
"Masyarakat sudah telanjur punya stigma yang melekat bahwa di masa lampau moda transportasi bus itu tidak diperhatikan dengan baik oleh pengelola angkutan maupun pemerintah," kata Widya.
Bus Trans Jogja, bagian dari sistem BRT untuk memperbaiki layanan angkutan publik. (foto Nurhadi)
Widya menyebut setidaknya ada 3 sebab orang enggan naik bus yaitu kepastian waktu, keamanan dan fasilitas. Dia menyebut, sistem setoran yang diterapkan operator membuat bus berhenti sembarangan, serta waktu keberangkatan dan durasi perjalanan menjadi tidak menentu. Selain itu, tarif kadang tidak terstandar, karena oknum kru memungut biaya sesuka mereka.
“Fasilitas kendaraan dulu juga tidak terpelihara dengan baik, ditambah resiko kriminalitas baik di dalam angkutan maupun di halte atau terminal. Di sisi lain, ketersediaan kredit murah kendaraan pribadi menjamur, mendorong pengguna angkutan ini beralih ke kendaraan pribadi untuk alasan kenyamanan dan waktu,” papar Lang Widya.
Kini, sejumlah terminal bus mulai representatif dan ramah penumpang. Terlebih, tambah Widya, terminal yang diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan. Jika pemerintah berniat memperbaiki layanan angkutan darat, Widya menyarankan penyediaan fasilitas memadai dan manusiawi bagi penumpang. Kebersihan, kenyamanan, dan kelengkapan fasilitas serta tersedianya pusat informasi berikut petugasnya. Seperti bandara, terminal bus harus lebih rapi, bebas calo, dan menjamin keamanan serta kenyamanan calon penumpang.
Moda Transportasi Terpadu
Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Habib Abdillah Nurusman menyebut, pemerintah harus turun langsung di sektor ini. Banyak negara yang pengelolaan moda transportasi bus dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Indonesia, skema Bus Rapid Transit (BRT) sudah dikenalkan misalnya lewat Trans Jakarta, Trans Jogja, dan sejenisnya.
Meskipun dikelola perusahaan, pada intinya operator bus ini dimiliki pemerintah daerah. Iklim bisnis angkutan darat yang memaksa konsep itu harus diberlakukan di Indonesia.
“Ini soal konsistensinya. Kalau swasta tidak bisa dipungkiri nanti orientasinya adalah profit. Padahal profit ini, kalau yang melaksanakan pemerintah, tidak hanya dihitung dari finansial yang masuk. Semakin efisien perjalanan kota, sehatnya udara kota, nyamannya masyarakat itu juga sebuah profit. Kalau swasta, profitnya akan terhenti pada uang berapa yang masuk,” kata Habib.
Layanan kereta api dinilai lebih baik dari bus karena dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. (foto Nurhadi)
Habib menyebut, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat mau kembali menggunakan angkutan umum darat. Faktor pertama adalah karena masyarakat Indonesia secara umum malas berjalan kaki, maka akses ke angkutan umum harus nyaman. Dari sisi tarif, Indonesia harus mulai memperlakukan berbagai tipe tarif, misalnya tarif berlanggaganan atau tarif berkelompok. Faktor lain adalah aturan, misalnya pembatasan tipe kendaraan yang boleh melintas. Pengenaan tarif parkir dalam kota yang tinggi, juga akan memaksa masyarakat beralih ke angkutan umum.
“Ini memang agak kontra dengan masyarakat, karena selama ini mereka dinyamankan dengan berbagai kendaraan yang bisa mereka pilih, beli, miliki dan pakai. Tetapi untuk kebiasaan baru harus dengan aturan yang kaku. Tetapi saya pikir tidak masalah, dan ini tidak akan lama, apalagi jika ditambah benefit yang lain,” tambah Habib.
Your browser doesn’t support HTML5
Pemerintah Serius Perbaiki Angkutan Darat
Habib menilai, pemerintah sudah berhasil memperbaiki layanan kereta api. Pada gilirannya, moda transportasi bus dapat diperbaiki dengan mengaitkan keduanya. bus bisa diposisikan sebagai pengumpan moda kereta api sehingga keduanya berpadu dalam layanan. [ns/ab]