Pemerintah Thailand lagi-lagi menunda keputusan terakhir tentang kapan pemilihan umum diadakan karena para demonstran mengganggu rapat penting yang diadakan pemerintah.
BANGKOK, THAILAND —
Pada hari Kamis (15/5) pagi insiden pelemparan granat dan penembakan di tengah demonstrasi anti pemerintah menewaskan setidak-tidaknya tiga orang.
Militer Thailand umumnya tidak campur dalam kemacetan politik yang terjadi. Tetapi hari Kamis panglima militer mengutuk kekerasan terbaru itu, dan memperingatkan militer akan mengambil tindakan untuk memelihara hukum dan ketertiban jika kekerasan terus berlanjut.
Usaha menyelesaikan konfrontasi antara kedua kubu pro dan kontra pemerintah dengan pemilihan umum baru mengalami kemunduran tatkala kubu anti pemerintah mengepung satu pangkalan Angkatan Udara tempat kabinet dan Komisi Pemilihan mengadakan rapat.
Penjabat Perdana Menteri Niwatthamrong Bunsongphaisan bersama pejabat lain pemerintah terpaksa menyelamatkan diri dari tempat rapat karena pemerotes mengganggu jalannya pembicaraan sehingga rapat membahas bisa atau tidak pemilihan umum diadakan tanggal 20 Juli mendadak terhenti.
Penjabat PM kemudian digantikan pemimpin kubu anti pemerintah dan bekas anggota Parlemen Suthep Thangsuban melakukan pembicaraan dengan Komisi Pemilihan.
Pakar ilmu politik Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak mengatakan tidak ada kemungkinan pembicaraan itu dapat menyelesaikan krisis politik sekarang mengingat perbedaan pandangan antara kedua kubu sangat besar.
"Suthep dan Komite Partai Demokrasi Rakyat (PDRC) menghendaki diangkat yang disebut satu pemerintahan yang netral. Sebaliknya yang pro dan kontra pemerintah menentang. Suthep sudah berbicara dengan Komisi Pemilihan dan lembaga lain pemerintah. Tetapi pembicaraan itu bergantung jika ada pemerintah baru yang diangkat yang ditentang kedua pihak. Jadi keadaan sudah mencapai titik yang sulit diatasi sebab kedua pihak sangat berbeda pendapat," ujar Thitinan.
Partai Pheu yang memerintah mengatakan pihaknya akan tetap mendesak diadakan pemilihan umum setelah pemilihan umum Februari diganggu PDRC dan diboikot Partai Demokrat yang beroposisi. Pemerotes telah bersumpah akan mengganggu lagi pemilihan umum nanti.
Anggota senior Partai Pheu, Smarn Lertwongrath mengatakan pemerintah sementara sekarang ini berwenang mengadakan pemilihan umum dan akan bersabar sampai Komisi Pemilihan menyepakati tanggal pemilihan itu diadakan.
Militer Thailand umumnya tidak campur dalam kemacetan politik yang terjadi. Tetapi hari Kamis panglima militer mengutuk kekerasan terbaru itu, dan memperingatkan militer akan mengambil tindakan untuk memelihara hukum dan ketertiban jika kekerasan terus berlanjut.
Usaha menyelesaikan konfrontasi antara kedua kubu pro dan kontra pemerintah dengan pemilihan umum baru mengalami kemunduran tatkala kubu anti pemerintah mengepung satu pangkalan Angkatan Udara tempat kabinet dan Komisi Pemilihan mengadakan rapat.
Penjabat Perdana Menteri Niwatthamrong Bunsongphaisan bersama pejabat lain pemerintah terpaksa menyelamatkan diri dari tempat rapat karena pemerotes mengganggu jalannya pembicaraan sehingga rapat membahas bisa atau tidak pemilihan umum diadakan tanggal 20 Juli mendadak terhenti.
Penjabat PM kemudian digantikan pemimpin kubu anti pemerintah dan bekas anggota Parlemen Suthep Thangsuban melakukan pembicaraan dengan Komisi Pemilihan.
Pakar ilmu politik Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak mengatakan tidak ada kemungkinan pembicaraan itu dapat menyelesaikan krisis politik sekarang mengingat perbedaan pandangan antara kedua kubu sangat besar.
"Suthep dan Komite Partai Demokrasi Rakyat (PDRC) menghendaki diangkat yang disebut satu pemerintahan yang netral. Sebaliknya yang pro dan kontra pemerintah menentang. Suthep sudah berbicara dengan Komisi Pemilihan dan lembaga lain pemerintah. Tetapi pembicaraan itu bergantung jika ada pemerintah baru yang diangkat yang ditentang kedua pihak. Jadi keadaan sudah mencapai titik yang sulit diatasi sebab kedua pihak sangat berbeda pendapat," ujar Thitinan.
Partai Pheu yang memerintah mengatakan pihaknya akan tetap mendesak diadakan pemilihan umum setelah pemilihan umum Februari diganggu PDRC dan diboikot Partai Demokrat yang beroposisi. Pemerotes telah bersumpah akan mengganggu lagi pemilihan umum nanti.
Anggota senior Partai Pheu, Smarn Lertwongrath mengatakan pemerintah sementara sekarang ini berwenang mengadakan pemilihan umum dan akan bersabar sampai Komisi Pemilihan menyepakati tanggal pemilihan itu diadakan.