Jalan di kota-kota besar Myanmar tampak kosong pada hari Selasa (1/2) sementara warga memenuhi seruan untuk melakukan “protes senyap” untuk menandai peringatan satu tahun penggulingan pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi oleh militer.
Para aktivis mendesak warga di berbagai penjuru negara itu agar tinggal di rumah dan agar menutup bisnis mereka sebagai protes terhadap kudeta. Para pemimpin junta telah mengancam akan menyita bisnis dan menangkap siapapun yang berbagi informasi apapun mengenai aksi protes tersebut. Associated Press menyatakan sedikitnya 58 orang di berbagai penjuru Myanmar telah ditangkap sejak pekan lalu setelah memposting di Facebook bahwa toko-toko dan bisnis mereka akan ditutup pada hari Selasa, menurut laporan surat kabar pemerintah Myanma Alinn Daily.
Militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, menahan Suu Kyi, pemimpin de facto pemerintah sipil, dan para pejabat tinggi lainnya, dengan mengklaim terjadi kecurangan yang luas dalam pemilu November tahun lalu. Dalam pemilu itu, partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi menang telak atas Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) dukungan milter.
Pendukung pemerintah militer memegang spanduk nasionalistik dan potret Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ketua Dewan Administrasi Negara (Foto: AP)
Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing pada Senin (31/1) memperpanjang keadaan darurat hingga enam bulan lagi.
Sebuah organisasi aktivis independen, Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), mengatakan, sedikitnya 1.500 orang telah tewas dalam protes kekerasan menentang rezim militer sejak kudeta 1 Februari.
Aung San Suu Kyi telah diadili dan divonis bersalah atas banyak tuduhan yang diajukan junta, termasuk menghasut kerusuhan publik, melanggar pembatasan terkait COVID-19 dan secara ilegal mengimpor serta memiliki walkie-talkie. Ia akan diajukan ke pengadilan lagi pada 14 Februari atas tuduhan baru memengaruhi komisi pemilu negara itu dalam pemilu 2020. [uh/ab]