RUU Amnesti yang disahkan oleh majelis rendah parlemen Thailand meningkatkan kekhawatiran bahwa hal itu bisa melapangkan jalan bagi kembalinya mantan PM Thaksin Shinawatra yang tinggal di pengasingan.
BANGKOK —
Hari Jumat ribuan pendukung Partai Demokrat yang beroposisi berdemo di seluruh Bangkok, mengecam RUU amnesti yang disahkan fraksi Pheu Thai yang berkuasa. Anggota-anggota parlemen dari pihak oposisi memboikot pemungutan suara itu.
Pemerintah Thailand mengatakan RUU itu penting untuk mempercepat rekonsiliasi politik setelah konflik politik selama satu dekade lebih. RUU itu yang akan diajukan ke Senat akan memberi amnesti bagi semua yang terlibat dalam demonstrasi yang terkadang diwarnai kekerasan dan mematikan serta demonstrasi dari tahun 2004 sampai bulan Agustus tahun ini.
Konflik politik sangat memecah belah Thailand sejak 2005. Perpecahan itu umumnya antara pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan oposisi termasuk Partai Demokrat.
Kraisak Choonhavan, seorang anggota Partai Demokrat mengatakan RUU itu didukung kuat oleh partai mantan Perdana Menteri Shinawatra, yang jelas ingin membebaskannya dari banyak tuntutan hukum.
“Jika RUU itu disahkan bukan berarti semua orang yang sudah ditahan atau masih ditahan, atau kasus yang masih di pengadilan akan mendapat amnesti karena itu tidak benar. Yang mereka inginkan adalah interpretasi luas amnesti untuk menguntungkan satu orang dan itu adalah Thaksin Shinawatra,” Kraisak Choonhavan.
Thaksin seorang milyuner yang menjadi politisi membangun dukungan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran serta kelas menengah. Tapi ia dikenai tuduhan korupsi dan menyelewengkan kekuasaan. Ia disingkirkan dalam kudeta tahun 2006 dan lari ke pengasingan tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun. Tahun 2010 Mahkamah Agung menyita 1.5 milyar dolar aset Thaksin dengan mengatakan diperolehnya secara ilegal ketika berkuasa.
Chris Baker, seorang pengarang dan komentator politik Thailand mengatakan pemerintah Thailand yang sekarang dipimpin oleh adik perempuannya Yingluck Shinawatra tampaknya yakin RUU itu akan lolos dari tantangan hukum dan protes-protes jalanan.
Yingluck Shinawatra telah memimpin pemerintah yang dianggap stabil sejak partainya menang dalam pemilu 2011. Tapi pemerintahannya menghadapi tekanan yang makin meningkat dari demonstran dan tuntutan hukum terhadap RUU yang diajukannya. Para analis mengatakan partai itu bisa mengadakan pemilu awal 2014 untuk memperbaharui mandat.
Pemerintah Thailand mengatakan RUU itu penting untuk mempercepat rekonsiliasi politik setelah konflik politik selama satu dekade lebih. RUU itu yang akan diajukan ke Senat akan memberi amnesti bagi semua yang terlibat dalam demonstrasi yang terkadang diwarnai kekerasan dan mematikan serta demonstrasi dari tahun 2004 sampai bulan Agustus tahun ini.
Konflik politik sangat memecah belah Thailand sejak 2005. Perpecahan itu umumnya antara pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan oposisi termasuk Partai Demokrat.
Kraisak Choonhavan, seorang anggota Partai Demokrat mengatakan RUU itu didukung kuat oleh partai mantan Perdana Menteri Shinawatra, yang jelas ingin membebaskannya dari banyak tuntutan hukum.
“Jika RUU itu disahkan bukan berarti semua orang yang sudah ditahan atau masih ditahan, atau kasus yang masih di pengadilan akan mendapat amnesti karena itu tidak benar. Yang mereka inginkan adalah interpretasi luas amnesti untuk menguntungkan satu orang dan itu adalah Thaksin Shinawatra,” Kraisak Choonhavan.
Thaksin seorang milyuner yang menjadi politisi membangun dukungan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran serta kelas menengah. Tapi ia dikenai tuduhan korupsi dan menyelewengkan kekuasaan. Ia disingkirkan dalam kudeta tahun 2006 dan lari ke pengasingan tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun. Tahun 2010 Mahkamah Agung menyita 1.5 milyar dolar aset Thaksin dengan mengatakan diperolehnya secara ilegal ketika berkuasa.
Chris Baker, seorang pengarang dan komentator politik Thailand mengatakan pemerintah Thailand yang sekarang dipimpin oleh adik perempuannya Yingluck Shinawatra tampaknya yakin RUU itu akan lolos dari tantangan hukum dan protes-protes jalanan.
Yingluck Shinawatra telah memimpin pemerintah yang dianggap stabil sejak partainya menang dalam pemilu 2011. Tapi pemerintahannya menghadapi tekanan yang makin meningkat dari demonstran dan tuntutan hukum terhadap RUU yang diajukannya. Para analis mengatakan partai itu bisa mengadakan pemilu awal 2014 untuk memperbaharui mandat.