PM Australia Tak Bersedia Cabut Larangan Penerbangan dari India

  • Associated Press

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara kepada media di Sydney, Australia, Senin, 19 April 2021. (Foto: AP)

Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Rabu (5/5), menolak tekanan yang meningkat untuk mencabut larangan sementara penerbangan dari India. Ia mengatakan tergesa-gesa membuka penerbangan masuk dari pusat pandemi, seperti India, akan membuat layanan karantina Australia kewalahan.

Morrison mengatakan jeda penerbangan yang dimulai minggu lalu akan berlanjut hingga 15 Mei.

Morrison mengatakan ia tidak khawatir bahwa gangguan perjalanan dapat merusak hubungan bilateral.

Ia mengatakan Australia telah mulai memberikan bantuan kemanusiaan yang dijanjikan minggu lalu yang mencakup alat pelindung diri, konsentrator oksigen, dan ventilator.

BACA JUGA: PM Australia: Penerbangan dari India Kembali Berlanjut Setelah 15 Mei

"Jeda ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah yang benar untuk dapat memulihkan penerbangan repatriasi tersebut dan kita membuat kemajuan yang baik untuk melakukan itu," kata Morrison.

"Seandainya kita tidak melakukan jeda, kemampuan kita untuk menanggulanginya dalam jangka menengah hingga jangka panjang akan terkikis," tambahnya.

Sejumlah pengacara berencana mengajukan gugatan hukum terkait kewenangan pemerintah untuk mencegah sekitar 9.000 warga negara dan penduduk tetap Australia pulang dari India.

BACA JUGA: Australia Hentikan Penerbangan dari India Selama 2 Pekan

Mereka yang mengecam kebijakan jeda perjalanan itu termasuk mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, pengacara HAM Geoffrey Robertson serta beberapa anggota parlemen Australia dan pemimpin komunitas India.

Sementara itu, sebuah penerbangan carteran Qantas meninggalkan Sydney dengan membawa pasokan medis ke India termasuk 1.056 ventilator dan 43 konsentrator oksigen, kata pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan, Rabu.

Bantuan yang disumbangkan ini akan didistribusikan oleh Palang Merah India dan pihak berwenang setempat untuk memastikan dukungan menjangkau mereka yang paling membutuhkan, kata pemerintah. [ab/uh]