Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, hari Minggu (4/2) membalas kritikan dari menteri sayap kanan yang kuat dalam kabinetnya. Menteri itu mengatakan bahwa Washington tidak memberi dukungan sepenuhnya dalam perang Israel melawan Hamas di Gaza.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, telah mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Presiden AS Joe Biden tidak memberikan dukungan yang cukup bagi Israel.
“Alih-alih memberi kita dukungan yang penuh, Biden justru sibuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Gaza, yang sampai ke Hamas,” kata Ben-Gvir kepada surat kabar itu dalam artikel yang dipublikasikan pada Minggu.
“Jika mantan Presiden AS Donald Trump berkuasa, tindakan AS akan sama sekali berbeda,” tambah Ben-Gvir.
BACA JUGA: Hamas Sebut Serangan AS di Irak dan Suriah Bagai 'Menuang Minyak ke Dalam Api'Netanyahu muncul untuk merespons wawancara tersebut di depan rapat kabinet pada Minggu. Ia mengatakan, “Kami sangat menghargai dukungan yang telah kami terima dari pemerintahan Biden sejak pecahnya perang.”
“Saya tidak butuh bantuan untuk memahami bagaimana mengarahkan hubungan kita dengan AS dan komunitas internasional, dan pada saat bersamaan bersikap tegas pada kepentingan nasional kita,” tambahnya.
“Kita membuat keputusan sendiri, bahkan dalam kasus-kasus tertentu di mana tidak ada kesepakatan dengan sahabat kita, Amerika,” kata Netanyahu lagi.
AS merupakan sekutu internasional utama Israel, yang menyediakan miliaran dolar bantuan militer setiap tahunnya.
Namun dalam beberapa pekan terakhir, AS telah meminta perlindungan yang lebih bagi warga sipil di Jalur Gaza, serta pembentukan negara Palestina pada akhirnya.
Kemarahan Ben-Givr terhadap Biden muncul setelah Washington mengambil upaya yang jarang, dengan menerapkan sanksi terhadap empat pemukim Yahudi, menyusul naiknya kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Ben-Gvir sendiri tinggal di wilayah pendudukan.
Biden mengatakan bahwa kekerasan di sana telah “mencapai tahap yang tidak dapat ditoleransi”, sewaktu menandatangani sanksi-sanksi itu pekan lalu.
Sekitar 490 ribu pemukim tinggal di tengah-tengah sekitar 3 juta warga Palestina di Tepi Barat, dalam permukiman yang menurut hukum internasional dikategorikan sebagai tidak sah.
Sejak serangan 7 Oktober yang memicu perang antara Israel dan Hamas, lebih dari 370 orang telah dibunuh tentara Israel dan pemukim di Tepi Barat, menurut kementerian kesehatan Palestina di Ramallah. [ns/ka]