Perdana menteri Kamboja telah mendesak jenderal senior Myanmar untuk memberi seorang utusan khusus ASEAN akses ke pemimpin tersingkir Aung San Suu Kyi, dalam seruannya yang paling keras selama ini kepada pemimpin junta untuk menunjukkan komitmen terhadap proses perdamaian regional.
Hun Sen, ketua ASEAN, dalam percakapan video pada Senin mengatakan kepada Min Aung Hlaing bahwa penting sekali utusan itu dapat menemui semua pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk Suu Kyi, yang dalam beberapa bulan ini telah divonis bersalah atas tuduhan korupsi dan penghasutan.
Myanmar berada dalam gejolak sejak Min Aung Hlaing memimpin kudeta terhadap pemerintah terpilih Suu Kyi 15 bulan silam.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala dewan militer, memeriksa petugas saat parade memperingati Hari Angkatan Bersenjata Myanmar ke-77 di Naypyitaw, Myanmar, Minggu, 27 Maret 2022. (Foto: AP)
“Konsensus” perdamaian lima butir Myanmar dengan ASEAN, yang didukung PBB dan negara-negara berpengaruh lainnya, masih menjadi satu-satunya prakarsa diplomatik formal yang berlaku, tetapi para pemimpin regional frustrasi oleh apa yang mereka lihat sebagai halangan oleh junta.
“Ia menekankan kembali pentingnya akses bagi utusan khusus untuk bertemu semua pihak terkait di Myanmar … guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memulai dialog politik yang inklusif,” menurut pernyataan dari kementerian luar negeri Kamboja mengenai telepon Hun Sen itu.
Min Aung Hlaing menanggapinya dengan “janji akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak lain yang terkait,” kata kementerian, dan bahwa pihak berwenang Myanmar memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan.
BACA JUGA: Aung San Suu Kyi Divonis Bersalah atas Tuduhan KorupsiSeorang juru bicara penguasa militer Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar.
ASEAN telah melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan pentingnya termasuk KTT mendatang di AS, hingga militernya mengakhiri sikap bermusuhan, mengizinkan dialog dan akses kemanusiaan.
Junta telah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen pada perjanjian tersebut, tetapi memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan.
Telepon Hun Sen itu menyusul lawatan ke Myanmar pada Maret lalu oleh sang utusan, menteri luar Kamboja Prak Sokhonn. Menurut para aktivis dan pemerintah bayangan Myanmar, lawatan itu menguntungkan junta karena ia tidak bertemu pihak lain dalam konflik. [uh/ab]