Militer Myanmar telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, banyak di antaranya merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (15/3), dalam laporan komprehensif pertamanya tentang hak asasi manusia sejak kudeta tahun lalu.
"Pasukan keamanan (Myanmar) secara mencolok telah mengabaikan kehidupan manusia, menggunakan serangan udara dan senjata berat di daerah berpenduduk dan dengan sengaja menarget warga sipil," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.
Banyak korban ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, atau digunakan sebagai tameng manusia, katanya dalam pernyataan mengenai laporan itu. Bachelet juga mendesak dilakukannya "tindakan berarti" oleh masyarakat internasional terhadap militer Myanmar.
"Skala dan luasnya pelanggaran yang mencengangkan terhadap hukum internasional yang dialami oleh rakyat Myanmar menuntut tanggapan internasional yang terpadu dan tegas," kata Bachelet.
Juru bicara militer Myanmar tidak menjawab telepon yang meminta komentar atas laporan PBB pada hari Selasa ini.
Militer mengatakan mereka bertugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Mereka membantah telah terjadi kekejaman dan menyalahkan "para teroris" karena menyebabkan kerusuhan.
Junta itu telah gagal untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sejak menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, memicu tanggapan negatif yang belum pernah disaksikan sebelumnya dalam beberapa dekade. [my/lt]
