Prabowo Umumkan Kabinet Merah Putih; Jumlah Menteri Terbanyak Sejak 1966

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10) malam, secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan bekerja dalam lima tahun ke depan. Kabinet yang diberi nama Merah Putih itu akan beranggotakan total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada 1966.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua DPR 2024-2029 yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Presiden Prabowo Subianto, kiri, dan pendahulunya Joko Widodo memeriksa pengawal kehormatan saat upacara serah terima mereka di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Kabinet Merah Putih mengalami peningkatan jumlah kementerian yang signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan kabinet pada era Orde Baru, yang maksimal diisi oleh 44 anggota. Demikian pula jika dibandingkan dengan kabinet pascareformasi yang berada di kisaran 33-39 anggota kabinet.

Pada Kabinet Merah Putih, Prabowo dan Gibran melakukan sejumlah pemecahan terhadap kementerian yang sudah ada, seperti yang terjadi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua kementerian.

Pemecahan besar-besaran juga terjadi pada Kementerian Hukum dan HAM, yang dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,. Selain itu, Prabowo juga membentuk sejumlah kementerian baru.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 tokoh untuk menduduki posisi calon menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. Setelahnya, mereka mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu, termasuk geopolitik, kecerdasan buatan, dan antikorupsi selama dua hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Mang Starling" hingga Ibu Pemulung Titip Pesan pada Presiden Prabowo

Menurut perhitungan lembaga riset, Celios, mayoritas nama yang dipanggil Prabowo didominasi oleh politisi dengan persentase mencapai 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7% atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3%), pengusaha (7,4%), akademisi (5,6%), tokoh agama (4,6%), dan selebritas (2,8%).

Prabowo mengatakan, para menteri dan pejabat terkait lainnya akan dilantik pada Senin (21/10) di Istana Negara, Jakarta.

Kabinet Jumbo

Kabinet jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo-Gibran ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah republik ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Sukarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri, yang secara resmi dikenal sebagai Kabinet Dwikora.

Pada Kabinet Dwikora I, Sukarno melibatkan 110 menteri, yang bertugas dari 1964 hingga 1966. Tugas kabinet ini kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Dwikora II, yang hanya berjalan singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 28 Maret 1966.

Kabinet Dwikora II mencatatkan jumlah menteri terbanyak dalam sejarah Indonesia, dengan total mencapai 132 orang. Jumlah menteri pada Kabinet Dwikora III, yang bertugas pada 28 Maret 1966-25 Juli 1966, menyusut menjadi 79 orang.

Kini, dengan banyaknya pembantu Presiden Prabowo, banyak kalangan khawatir bahkan hal itu akan menambah beban pada anggaran negara. Celios memproyeksikan terjadinya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk tersebut. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

Berikut adalah susunan Kabinet Merah Putih:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

Tentara berjalan di depan spanduk yang memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto, kiri, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, di Jakarta, 20 Oktober 2024. (Foto: AP)

Menteri Koordinator Bidang Infra dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

Menteri Luar Negeri: Sugiono

Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

Menteri Agama: Nasaruddin Umar

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

Menteri HAM: Natalius Pigai

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

Menteri Keuangan: Sri Mulyani

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brojonegoro

Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI: Abdul Kadir Karding

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perdagangan: Budi Santoso

Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman Suryanagara

Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas: Rachmat Pambudy

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bereaksi setelah dilantik di gedung DPR, Jakarta, 20 Oktober 2024. (Foto: Reuters)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini

Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN: Wihaji

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Menteri UMKM: Maman Abdurrahman

Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf: Teuku Riefky Harsya

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifah Choiri Fauzi

Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin

Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra

Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan: Hasan Nasbi

Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya. [ah/ft/gg]