Politik dalam negeri Indonesia menjelang 2018 menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10), selain masalah-masalah ekonomi dan sosial. Jokowi juga menyinggung adanya permasalahan hubungan antar lembaga dalam kabinet kerja yang terkadang menjadi bahan perbincangan masyarakat.
Terkait hal ini Jokowi meminta para menteri dan kepala badan negara untuk lebih terfokus ke dalam pekerjaannya dan tidak membuat kegaduhan.
"Politik harus kondusif. Oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Permasalahan antar lembaga antar kementerian selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat Menko. Tingkat Menko belum selesai ke pak wapres. Masih belum selesai bisa ke saya. Perlu saya ingatkan bahwa tahun 2018 sudah masuk tahun politik.. ada pilkada, ada tahapan pileg dan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja. Bekerja saja," pesan Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. (Foto Courtesy: Biro Pers Kepresidenan RI).
Stabilitas politik dan ekonomi, lanjut Jokowi, perlu dijaga bersama. Jokowi meminta agar para menteri dan kepala lembaga negara fokus pada kerja dan mendukung semua program yang berkaitan dengan pembagunan negara.
"Saya ingin terus menjaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan persatuan diantara kita dan di masyarakat. Dan yang terakhir sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu sekalian fokus pada tugas masing-masing. Terus bekerjasama, terus bersinergi. Jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi," lanjut Jokowi.
APBN 2018 Fokus Kemiskinan dan Investasi
Menjelang akhir 2017 dan awal 2018, Jokowi meminta agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) difokuskan pada masalah kemiskinan, pengangguran, investasi dan ketimpangan.
"Saya minta APBN di tahun 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini betul-betul di perhatikan dan ditambah. Yang kedua yang berkaitan dengan pengangguran. Ini nanti yang berkaitan dengan investasi. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan ketimpangan. Saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, masalah bukaan bank wakaf mikro. Arahnya sudah mulai ke arah itu," kata Jokowi.
Khusus masalah investasi dan pelaku usaha, Jokowi minta menteri terkait memprioritaskan penyelesaian cepat semua permasalahan menyangkut dunia usaha.
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi Minta Pembantunya Tidak Buat Gaduh
"Kepada seluruh kementerian dan lembaga, jangan biarkan investor atau pelaku usaha kalau saya tanya selalu bilang wait and see. Artinya kalau ada masalah kalau ada problem segera selesaikan di kementerian. Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi dan harus dibantu. Apapun. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan denga infrastruktur adalah mereka. 60-70 persen itu ada di mereka. Tolong ini yang berkaitan dengan perijinan investasi, ini betul-betul kita perhatikan," imbuh Presiden.
Dan terakhir seputar masalah kemanusiaan, Presiden Jokowi memerintahkan kementerian terkait agar membantu secara maksimal masyarakat yang terkena dampak letusan dari gunung Sinabung dan Gunung Agung.
Presiden Jokowi juga memastikan Indonesia tetap memberi perhatian penuh terhadap nasib pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. [aw/ab]