Presiden Joko Widodo meresmikan Revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, yang merupakan bagian dari mega proyek tol laut yang mengintegrasikan pulau-pulau besar di Indonesia dari barat ke timur serta dari utara ke selatan.
Joko Widodo mengatakan, pembangunan pelabuhan salah satunya di Surabaya ini merupakan bagian dari pembangunan sistem transportasi logistik nasional terintegrasi, yang diharapkan dapat menekan perbedaan harga komoditas perdagangan di Jawa dengan di kawasan timur Indonesia.
“Bahwa kerja kita sekarang ini harus terintegrasi, dan nanti akan kita bangun hanya satu sistem untuk logistik nasional kita, yang dioperasikan dari satu tempat, tidak mengoperasikannya sendiri-sendiri, terintegrasi dalam satu sistem. Saya membayangkan dan juga berhitung bahwa biaya transportasi, biaya logistik kita akan jatuh (turun) mungkin bisa separuh atau sepertiganya karena sekarang ini memang biaya transportasi dan biaya logistik kita masih sangat mahal sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara kita,” kata presiden.
Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong serta Revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dalam menerima lalu lintas kapal ukuran besar, yang selama ini tidak dapat bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Your browser doesn’t support HTML5
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, Terminal Teluk Lamong diperkirakan dapat disandari kapal hingga 5.000 teus, sehingga aktivitas perdagangan dapat dilakukan oleh pengusaha Jawa Timur, langsung kepada pembeli di luar negeri tanpa harus singgah di pelabuhan Singapura.
“Selama ini kapal yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak hanya 1.000 teus pak, sehingga kapal generasi keempat ini mempunyai kapasitas lebih basar, cost transportnya bisa ditekan lebih murah, dan kapal dapat langsung menuju ke negara tujuan kepada buyer, bisa tanpa harus lewat Singapura lagi. Dengan demikian maka barang-barang dari Jawa Timur dapat lebih mampu bersaing di pasaran internasional,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan harus terencana dengan baik dan matang, agar aktivitas perekonomian di suatu daerah dapat berjalan efektif dan efisien untuk jangka waktu yang panjang.
“Kalau membangun pelabuhan jangan nanggung-nanggung, jangan hanya 10-20 hektar, bangun 200 hektar pelabuhan tetapi plus dengan kawasan industri minimal 2.000 hektar sehingga terintegrasi, di situ ada pelabuhan, ada power plan, ada kawasan industri, sehingga jarak antara kawasan industri dengan pelabuhan menjadi dekat dan sangat efisien,” ujarnya.