Presiden Jokowi: Saya Siap Tidak Populer

Presiden Joko Widodo berbicara di hadapan ribuan orang relawan pendukung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta (16/5). (VOA/Andylala Waluyo)

Presiden meminta rakyat bersabar karena pencapaian target pembangunan membutuhkan proses.

Di hadapan kurang lebih 7.000 orang dari 15 komunitas relawan pendukung, Presiden Joko Widodo mengatakan ia siap tidak populer terkait berbagai kebijakan yang ia keluarkan dan ia meminta rakyat bersabar karena pencapaian target pembangunan membutuhkan proses.

"Biasanya perubahan itu dialami dengan hal-hal yang sakit. Saya tahu banyak yang maki-maki saya. Mereka sebenarnya belum tahu sebenarnya arahnya mau kemana. Saya siap kok tidak populer. Saya siap dimaki-maki. Jangan dipikir Jokowi itu penakut," ujar Presiden dalam Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (16/5).

Presiden mengatakan, selama beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia telah dimanjakan dengan subsidi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal sebetulnya, ujar Presiden, anggaran untuk subsidi itu bisa menghabiskan Rp 300 triliun per tahun yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Presiden menjelaskan, sejumlah hal yang diperbaiki antara lain mengubah pola subsidi yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif, berupa pemberian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga pembangunan infrastruktur.

Presiden juga menambahkan bahwa kenaikan harga beras dikarenakan kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan produksi beras lokal dibanding beras impor.

"enapa beras naik? Karena ada desakan agar kita impor (beras). Kalau (sekedar) mau buat beras jadi murah ya (sebetulnya) gampang saja dengan melakukan impor. Terus .. petani mau makan apa ? Sampai detik ini kita tidak impor beras," ujarnya.

Presiden meyakini, penderitaan yang kini dirasakan masyarakat akan berkurang di masa yang akan datang.

"Ya memang berat. Mengubah sesuatu yang nyaman, menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tetapi nanti ke depannya mengubah sesuatu itu menjadi produktif memang membutuhkan kekuatan menderita seperti itu. Tapi saya meyakini tahun ini kita akan tumbuh lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Orang kerja harus optimis. Jangan sampai orang kerja menjadi pesimis. Masyarakat harus optimis," ujarnya.

Presiden berharap para relawan pendukung mampu menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah, khususnya terkait bidang ekonomi.

"Kalau ada suara yang miring-miring tolong diluruskan. Dijelaskan, sebetulnya seperti ini lho. Harus bisa cerita, kalau nggak bisa cerita nanti malah jadi isu atau rumor yang tidak baik," ujarnya.

Presiden Jokowi yang semula berbicara di atas panggung yang disediakan panitia, kemudian memilih untuk turun dari panggung dan berdialog langsung dengan relawan pendukung secara dekat.

Hal itu dimanfaatkan oleh para relawan yang hadir, mengutarakan permasalahan yang mereka hadapi. Diantara para relawan, ada ibu Susi dari Maumere Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang mengeluhkan soal sistem pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di daerahnya yang terkendala sarana transportasi.

"Banyak orang desa yang harus ke kota untuk membayar BPJS-nya. Untuk dari desa ke kota transportnya mencapai Rp 100 ribu. Mohon solusinya pak," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang relawan asal Papua bernama Yesaya mengatakan kepada VOA bahwa ia berharap Presiden Jokowi memberikan beasiswa para pelajar dan mahasiswa asal Papua yang kurang mampu.

"Jokowi bisa lihat kita yang lagi pendidikan di sini yang kurang mampu bisa membantu. Bisa memfasilitasi kami, setidaknya biaya kuliah. Saya ingin Papua lebih maju dan bebas dari konflik," ujarnya.

Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur ini berlangsung dari Jumat sampai Minggu (15-17 Mei 2015). Dalam acara ini para relawan juga menyerahkan empat butir maklumat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diantara maklumat itu adalah,evaluasi terhadap kebijakan yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita, yang menjadi mandat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Selain itu ada evaluasi serta penguatan jajaran kabinet agar dapat bekerja secara efektif sesuai kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan.