Rancangan tersebut adalah langkah pertama menuju pengembalian kekuasaan demokrasi ke Mesir setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi Juli lalu.
Panitia yang beranggotakan 50 orang telah menyetujui sebuah rancangan undang-undang dasar baru Mesir dan akan mengajukannya kepada rakyat dalam referendum bulan ini.
Rancangan tersebut adalah langkah pertama menuju pengembalian kekuasaan demokrasi ke Mesir setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi Juli lalu.
Undang-undang dasar baru itu juga akan menggantikan undang-undang dasar pro-Islamis Morsi.
Undang-undang dasar baru itu menetapkan pemilihan presiden dan parlemen dalam waktu enam bulan setelah rakyat menyetujuinya. Tetapi, akan terserah kepada Presiden sementara Adly Mansour untuk memutuskan pemilu yang mana yang akan diselenggarakan terlebih dahulu.
Sementara itu, pihak berwenang menggunakan gas air mata pada Minggu untuk membubarkan demonstrasi di Lapangan Tahrir, Kairo, menentang penggulingan Morsi. Tidak ada laporan adanya orang yang terluka.
Militer menggulingkan Morsi pada Juli. Ia telah diadili, dikenakan tuduhan menghasut kekerasan yang mengakibatkan kematian beberapa pemrotes.
Rancangan tersebut adalah langkah pertama menuju pengembalian kekuasaan demokrasi ke Mesir setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi Juli lalu.
Undang-undang dasar baru itu juga akan menggantikan undang-undang dasar pro-Islamis Morsi.
Undang-undang dasar baru itu menetapkan pemilihan presiden dan parlemen dalam waktu enam bulan setelah rakyat menyetujuinya. Tetapi, akan terserah kepada Presiden sementara Adly Mansour untuk memutuskan pemilu yang mana yang akan diselenggarakan terlebih dahulu.
Sementara itu, pihak berwenang menggunakan gas air mata pada Minggu untuk membubarkan demonstrasi di Lapangan Tahrir, Kairo, menentang penggulingan Morsi. Tidak ada laporan adanya orang yang terluka.
Militer menggulingkan Morsi pada Juli. Ia telah diadili, dikenakan tuduhan menghasut kekerasan yang mengakibatkan kematian beberapa pemrotes.