Sekutu-sekutu Amerika di Asia Timur hari Kamis (1/12) menyambut baik sanksi-sanksi yang semakin berat terhadap Korea Utara yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB. Tetapi hanya sedikit kalangan di kawasan yang memperkirakan sanksi baru ini akan menyurutkan langkah pemerintah Kim Jong Un.
PM Jepang Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan mendukung resolusi baru Dewan Keamanan dengan mengatakan hal tersebut mencerminkan niat masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah keras yang sama sekali berbeda dengan sanksi-sanksi sebelumnya.
Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga menguraikan kepada reporter tujuan dari sanksi-sanksi baru ini:
"Keputusan ini ditujukan untuk memperkuat sanksi-sanksi yang sudah diberlakukan oleh DK PBB Maret tahun ini terhadap Korea Utara. Kami akan secara ketat meregulasi aliran modal, barang, dan manusia, serta khususnya, ekspor utama Korea Utara, batu bara, dengan pembatasan pada angka tertentu,” kata Suga.
Pemerintah Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk memperhatikan peringatan masyarakat internasional agar menghentikan program nuklirnya, atau kalau tidak akan menghadapi konsekuensi lebih jauh.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho June-hyuck mengatakan, Korea Utara bukan hanya akan menghadapi semakin banyak kesulitan ekonomi dan pengucilan diplomatik, tetapi juga akan mengalami situasi di mana hak-hak dan kehormatannya sebagai anggota PBB dibekukan.
Pemerintah Korea Selatan juga mengumumkan akan memberlakukan sanksi sepihak tambahan.
Dewan Keamanan telah memberlakukan beberapa sanksi yang semakin keras terhadap Korea Utara sejak 2006. Para diplomat menyatakan langkah itu telah memperlambat langkah Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir, akan tetapi sejauh ini gagal mendorong Pyongyang untuk meninggalkan ambisi nuklirnya.
Seperangkat sanksi ekonomi baru ini, yang diberlakukan terhadap Korea Utara karena melakukan uji coba nuklirnya yang kelima pada 9 September, didukung dengan suara bulat oleh ke-15 anggota dewan yang mencakup sekutu-sekutu utama Pyongyang, China, dan Rusia.
Langkah terbaru ini berusaha memperketat pembatasan yang sudah diberlakukan serta juga membatasi pejabat Korea Utara dalam transaksi finansial mereka. Juga penjualan kendaraan militer dan pesawat terbang ke negara ini dibatasi. [uh/jm]