Persetujuan Senat dengan suara bulat itu menyusul peluncuran roket jarak jauh hari Minggu lalu dan uji coba nuklir hampir sebulan sebelumnya yang dilakukan Korea Utara.
Rancangan undang-undang yang diloloskan Senat itu menarget berbagai hal, dari program nuklir Pyongyang hingga catatan HAM-nya. Senator Bob Corker dari Partai Republik mengatakan, kebijakan AS mengenai Korea Utara selama ini merupakan kegagalan yang memalukan.
"Presiden akan dituntut untuk menyelidiki serangkaian luas tindakan bersanksi, termasuk proliferasi senjata penghancur massal, pengadaan bahan-bahan terkait senjata, pengadaan barang-barang mewah, pelanggaran HAM dan aktivitas-aktivitas yang mengganggu keamanan dunia maya,” kata Senator Bob Corker.
Senator Demokrat Ben Cardin mengatakan, RUU itu menarget perdagangan Korea Utara di sektor pertambangan dan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan dana bagi rezim di Korea Utara, dan menghukum China dan entitas-entitas lain yang bekerjasama dengan Pyongyang.
"Kami ingin mencegah kepentingan-kepentingan komersial di mana pun di dunia berusaha membantu Korea Utara mendapatkan senjata, peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan program senjata ilegalnya," lanjutnya.
Senator Demokrat Robert Menendez mengecam PBB karena tidak bertindak.
"Tidak cukup bila hanya melangsungkan sidang Dewan Keamanan PBB untuk membuat retorika baru yang tidak berarti bagi rezim Kim namun mengisyaratkan kurangnya komitmen internasional untuk memberlakukan keinginan internasional,” jelas Senator Menendez.
Para senator dari kedua partai mendesak China untuk mengambil peran yang lebih agresif terkait Pyongyang.
RUU saksi yang diloloskan Senat ini masih harus dikompromikan dengan legislasi serupa yang diloloskan DPR, kecuali DPR menyetujui versi Senat.
Departemen Luar Negeri AS mendukung hukuman yang lebih keras bagi Korea Utara, namun menolak berkomentar mengenai legislasi yang spesifik sebelum RUU itu sampai di meja presiden.
Sementara itu, Korea Selatan sehari sebelumnya mengatakan telah menghentikan semua kegiatan di sebuah kompleks industri yang dioperasikannya bersama Korea Utara sebagai tanggapan terhadap ujicoba nuklir dan peluncuran roket Korea Utara.
Menteri Unifikasi Korea Selatan Hong Yong-pyo mengatakan kepada wartawan, Rabu, Seoul mengambil tindakan itu untuk mencegah Pyongyang memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari kompleks industri Kaesong untuk mendanai program-program pembuatan senjata nuklir dan misil balistiknya.
Jepang juga akan memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara. Sekretaris Kabinet Yoshihide Suda mengumumkan dalam sebuah konperensi pers, sanksi-sanksi itu mencakup perluasan pembatasan perjalanan antara kedua negara dan larangan sepenuhnya kapal-kapal Korea Utara berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Jepang. [ab/lt]