Perdebatan tahunan Majelis Umum PBB berakhir, dengan Rusia menyerukan pencabutan zona larangan terbang di Libya, Pakistan menegaskan tekad memberantas terorisme, serta Korea Utara dan Venezuela mengecam kebijakan-kebijakan Amerika.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa mengatakan ini saatnya Larangan Zona Terbang di Libya yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB dan dilaksanakan NATO, dicabut. Larangan itu diberlakukan bulan Maret guna melindungi warga sipil dari pasukan pemimpin Moammar Gaddafi yang kini tersingkir.
Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan negaranya bertekad mengenyahkan terorisme, bukan hanya dari negaranya, tapi juga dari kawasan itu dan dunia. Ia menyerukan peningkatan kerjasama internasional guna membantu upaya itu.
Sebelumnya, jurubicara Gedung Putih mendesak Pakistan agar melakukan tindakan terhadap jaringan Haqqani yang terkait Taliban, yang menurut Washington melakukan serangan di Afghanistan dari pangkalannya di kawasan kesukuan Waziristan Utara, Pakistan.
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Pak Kil Yon, menuding Amerika atas ketegangan di semenanjung Korea. Korea Utara dan Selatan perlahan-lahan berusaha memperbaiki hubungan yang memburuk setelah Korea Utara menembak satu pulau di Korea Selatan November lalu, dan tenggelamnya kapal perang Korea Selatan yang menurut Seoul akibat diserang Pyongyang.
Menteri luar negeri Venezuela, Nicolas Maduro, membacakan surat Presiden Hugo Chavez, yang baru saja menuntaskan kemoterapi putaran keempat untuk kanker yang dirahasiakan. Dalam surat itu, Chavez meminta dunia menghentikan apa yang ia sebut "perang imperialis" baru yang diluncurkan Amerika pasca serangan teroris 11 September 2001.
Menurutnya, PBB tidak berbuat apapun untuk menghentikan hal itu. Venezuela marah atas intervensi Dewan Keamanan di Libya, yang menyebabkan tersingkirnya Gaddafi, teman sekaligus sekutu Chavez.
Presiden Amerika Barack Obama menjanjikan dukungan Amerika bagi pemerintah baru Libya dan meminta pasukan Moammar Gaddafi yang masih bertempur melawan pemerintah transisi agar meletakkan senjata dan "bergabung dengan Libya yang baru."