Skandal finansial yang melibatkan PM Malaysia, Najib Razak masih terus membayang-bayangi pasar finansial dan kancah perpolitikan negara itu setahun setelah tuduhan penyalahgunaan dana muncul.
Sorotan jatuh ke perusahaan investasi negara, 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB, setelah laporan media tahun lalu memunculkan tuduhan bahwa jutaan dolar didepositokan ke rekening bank pribadi PM Najib Razak.
Najib berulang kali menampik melakukan kesalahan, dan jaksa Malaysia mengatakan, dana itu merupakan sumbangan pribadi dari Keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Tetapi minggu lalu, sebuah sovereign fund atau usaha dana pemerintah Abu Dhabi mengumumkan 1MDB tidak memenuhi kewajibannya terkait utang dan bunga sebesar $1.1 milyar.
Kementerian Keuangan Malaysia secara cepat menanggapi bahwa 1MDB akan memenuhi semua komitmennya dan punya “likuiditas besar untuk melakukan hal itu.”
Tetapi Bill Case, profesor ilmu politik di City University, Hongkong, mengatakan skandal ini akan memukul sektor finansial dan ekonomi Malaysia dalam bulan-bulan mendatang.
Harga minyak dan komoditi yang lemah, di mana Malaysia adalah eksportir utama, telah menjatuhkan nilai Ringgit sebesar 20 persen tahun lalu.
Kata Case, biaya ekonominya bisa mencapai antara $ 10 dan $ 20 milyar, atau sampai 6 persen PDB Malayisa. “Untuk ekonomi skala Malayasia ini benar-benar pukulan keras,” kata Case.
Skandal dan tuduhan ini telah sejak lama memicu seruan bagi pengunduran diri Najib. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebelumnya sudah bergabung dengan lawan-lawan politik PM serta menyerukan Najib agar undur diri. Mahathir yang telah memimpin Malaysia selama 22 tahun, telah mengajukan tuntutan hukum dan menuduh Najib menyalah gunakan kekuasaan.
Tetapi pihak oposisi tetap terpecah, dan tokoh politik utamanya, Anwar Ibrahim menjalani hukuman penjara lima tahun karena tuduhan sodomi.
Dalam menghindari tuduhan itu, Najib telah menggantikan jaksa agung dengan seorang yang setia pada dirinya. Pada Februari, jaksa agung Mohamad Apandi Ali memerintahkan badan anti korupsi Malaysia untuk menutup penyelidikan terhadap PM Razak.
Kata Bill Case, meskipun skandal ini berisiko berkurangnya dukungan untuk Najib, tetapi Najib akan mampu untuk mempertahankan jabatannya. [jm]