Pemerintah Swedia akan menghentikan kerja sama pembangunan bilateral dengan Kamboja pada akhir tahun ini. Rencana itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok masyarakat sipil yang kemungkinan akan mengalami penyusutan anggaran.
Data di Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (SIDA), pemerintah Swedia pada 2023 lalu memberikan sekitar US$17 juta kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil di Kamboja yang memusatkan perhatian pada penguatan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.
Saat menyampaikan pengumuman bulan Desember lalu, Kementerian Luar Negeri Swedia merujuk perang di Ukraina yang memaksanya memfokuskan kembali bantuan luar negerinya. Keputusan itu menguat ketika para donor Barat mengkritik kemunduran demokrasi Kamboja selama satu dekade terakhir.
Sekitar 100 asosiasi masyarakat sipil, termasuk komunitas, serikat pekerja, jaringan pemuda dan organisasi media, menulis surat kepada Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, mengatakan mereka "sangat prihatin" dengan pengumuman tersebut.
Menurut kelompok-kelompok masyarakat sipil Kamboja itu, keputusan tersebut "akan berdampak langsung dan sangat buruk terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki kewajiban hukum yang ketat terhadap para staf mereka dan warga Kamboja yang mereka layani," demikian isi surat tertanggal 18 Januari yang diperoleh VOA Khmer.
Surat itu mengatakan keputusan untuk menghentikan pendanaan akan mempengaruhi lebih dari 30 organisasi dan lembaga multilateral yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada dukungan ini dan "akan merugikan puluhan ribu warga Kamboja yang memandang Swedia sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pemberdayaan kaum muda, dan supremasi hukum."
Kelompok-kelompok tersebut meminta pemerintah Swedia untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut atau memberikan lebih banyak waktu kepada LSM untuk mencari sumber pendanaan alternatif. [em/rs]