Tahun Politik 2018 KWI Ingatkan Etika Politik

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta, 25 Desember 2017. (Foto:VOA/Andylala)

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Uskup Agung Ignatius Suharyo berharap semua kalangan berpegang pada etika politik demi kebaikan bersama di tahun 2018.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengingatkan semua kalangan khususnya para politisi untuk tidak menjadikan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagai ajang perebutan kekuasaan semata.

Ketua KWI yang juga Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta Selasa (2/1) menjelaskan politik yang beretika hendaknya menjadi pegangan demi kebaikan bersama.

"Yaitu menghargai martabat manusia. Yang kedua adalah memperjuangkan kebaikan umum, kebaikan bersama. yang ketiga adalah prinsip solidaritas. Nanti akan diterjemahkan dalam etika politik," pesannya.

Peran negara dalam mengelola pemerintahan, lanjut Ignatius Suharyo, hanyalah untuk kebaikan bersama. "Negara itu memastikan kebaikan bersama. artinya kalau kita bicara lembaga negara seperti DPR pertanyaannya apakah undang-undang yang diproduksi oleh DPR itu sungguh-sungguh dibuat untuk kebaikan bersama atau merupakan pesanan," lanjut Uskup Agung Jakarta ini.

Your browser doesn’t support HTML5

Tahun Politik 2018 KWI Ingatkan Etika Politik

KWI, tambah Ignatius Suharyo juga menekankan pentingnya bisnis atau aktivitas ekonomi yang beretika. "Bisnis ini ga pernah dibicarakan. Padahal bisnis yang tidak beretika itu akan menjadi malapetaka besar. Bisnis harus bertekan pada fairness. Kalau bisnis itu berprinsip fairness lalu negara akan diuntungkan, masyarakat juga akan diuntungkan, dan bisnis itu sendiri akan untung," imbuhnya.

Selain faktor negara dan bisnis, KWI lanjut Ignatus Suharyo juga mengingatkan adanya kesepakatan sosial bersama baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara.

Tahun 2017 menurut Ignatius Suharyo adalah tahun kecemasan akibat adanya beberapa pihak yang ingin memecah persatuan bangsa demi keuntungan pribadi dan golongan tertentu. KWI menyoroti, ada pihak-pihak yang secara terang-terangan mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara.

"Meskipun secara verbal dikatakan Pancasila adalah kesepakatan dasar yang dibuat oleh pendiri negara ini, sekarang ada saudara-saudara kita yang terang-terangan mempersoalkan Pancasila," lanjutnya.

Pilkada Serentak 2018, Presiden Minta Jangan Ada Perpecahan

Iklim politik di 2018 diprediksi memanas jelang Pilkada serentak. Tidak hanya cari kawan koalisi, partai politik juga saling adu strategi untuk merayu masyarakat pemilik suara. 171 Pilkada akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo kerap berpesan agar pesta demokrasi dapat terselenggara dengan kondusif dan tidak ada perpecahan antar anak bangsa. [aw/ii]