Taliban Tunjuk Tokoh yang Dikenai Sanksi PBB sebagai Pemimpin Pemerintahan Baru

Mullah Mohammad Hassan Akhund (tengah) ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan baru Afghanistan

Taliban, Selasa (7/9), mengumumkan bekas pemimpin Taliban yang dikenai sanksi PBB, Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka, sementara memberikan jabatan-jabatan penting kepada beberapa pejabat tingginya.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers mengumumkan salah seorang pendiri Taliban, Mullah Hasan Akhund sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan, dan Mullah Abdul Ghani sebagai wakilnya.

Mullah Yaqub, putra Mullah Omar, pendiri dan bekas pemimpin tertinggi Taliban yang sudah tewas, ditunjuk menjadi menteri pertahanan.

Jabatan menteri dalam negeri diberikan kepada Sirajuddin Haqqani, putra pendiri jaringan Haqqani, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Amir Khan Muttaqi, perunding Taliban di Doha dan anggota kabinet rezim pertama, diangkat menjadi menteri luar negeri.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban di Kabul (7/9).

Zabihullah Mujahid di Pusat Informasi dan Media Pemerintah di Kabul mengatakan kabinet ini belum lengkap, masih sementara dan menambahkan Taliban akan berupaya merangkul orang-orang dari bagian-bagian lain Afghanistan.

Tidak jelas peran yang dimainkan pemimpin Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada, yang tidak terlihat atau terdengar di depan umum sejak runtuhnya pemerintah yang didukung Barat dan perebutan Kabul oleh Taliban bulan lalu.

Taliban berulangkali berupaya meyakinkan warga Afghanistan dan negara-negara asing bahwa mereka tidak akan kembali pada kebrutalan pemerintahan terakhirnya, dua dekade lalu, yang ditandai dengan hukuman kekerasan dan pelarangan perempuan dan anak perempuan dari kehidupan publik.

Taliban menjanjikan pemerintah "inklusif" yang mewakili berbagai etnis Afghanistan meskipun perempuan tidak mungkin menjabat posisi penting.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa (7/9) dengan hati-hati menanggapi pengumuman pemerintah baru Afghanistan oleh Taliban dan mengatakan bahwa Ankara akan mengikuti arah masa depan Afghanistan.

Dalam komentar pertamanya tentang penunjukan Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai pemimpin Taliban Erdogan mengatakan tidak tahu berapa lama susunan pemerintahan baru saat ini akan bertahan.

BACA JUGA: Menlu AS: Taliban Tegaskan Warga Afghanistan 'Bebas Pergi'

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Selasa memuji Qatar atas dukungannya selama pengangkutan udara besar-besaran Amerika dari Afghanistan bulan lalu.

Kedua pejabat itu berbicara, Selasa di sebuah konferensi pers di Doha bersama para menteri luar negeri dan pertahanan Qatar.

Your browser doesn’t support HTML5

Taliban Tunjuk Tokoh yang Dikenai Sanksi PBB sebagai Pemimpin Pemerintahan Baru


Blinken mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS bekerja sama dengan Taliban untuk memfasilitasi penerbangan charter tambahan dari Kabul bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Afghanistan setelah kepergian militer dan diplomatik Amerika.

Menlu AS Antony Blinken

“Kami saat ini sedang melakukan banyak diplomasi terkait hal ini. Kami juga telah terlibat dengan Taliban mengenai topik ini, termasuk dalam beberapa jam terakhir. Mereka mengatakan akan mengizinkan orang-orang dengan dokumen perjalanan pergi dengan bebas. Kita berpegang pada pernyataan tersebut," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan masih banyak yang harus dilakukan di bandara internasional Kabul untuk mempersiapkan penerbangan komersial. “Yang sudah diperbaiki adalah menjadikan bandara (Kabul) bisa menerima penerbangan charter. Kita sudah memulai penerbangan bantuan kemanusiaan sebagai uji coba dan perintis," katanya.

Blinken dan Austin berada di Qatar untuk menyampaikan terimakasih kepada negara Teluk Arab terkait puluhan ribu orang yang berhasil dievakuasi dari Afghanistan setelah Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus. [my/jm]