Sekitar 700 buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Buruh melakukan aksi di depan Istana Negara Jakarta menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang rencananya bakal diterapkan pemerintah per 1 April 2012. Mereka mengatakan akan melakukan mogok massal jika BBM jadi dinaikan. Sekretariat Bersama Buruh ini merupakan gabungan sejumlah organisasi buruh.
Dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan diantaranya tolak kenaikan harga BBM, para buruh tersebut melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara Jakarta.
Juru Bicara Sekretariat Bersama Buruh, Sulthoni kepada VOA mengatakan rencana pemerintah menaikan harga BBM per 1 April mendatang menandakan bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak memihak kepada buruh dan masyarakat lainnya. Menurut Sulthoni, dengan menaikan harga BBM, maka beban masyarakat semakin bertambah.
Sulthoni menambahkan, jika pemerintah tetap akan menaikan harga BBM maka buruh di seluruh Indonesia akan serempak menutup sarana publik seperti Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara dan juga melakukan mogok massal.
"Belum lagi para buruh mengalami momentum kenaikan upah dan jumlahnya pun jauh dari kelayanan tetapi sekarang justru ditambah lagi oleh beban kebijakan terhadap naiknya BBM artinya kaum buruh menilai pemerintahan SBY-Boediono memang selalu memberikan kebijakan yang merongrong kepentingan masyarakat," kata Sulthoni.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 yang diserahkan oleh pemerintah. Jika DPR tidak menyetujui maka kenaikan harga BBM tidak dapat dilakukan.
Untuk itu kata Rieke pihaknya mendukung mahasiswa, buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan membentuk Laskar Rakyat di depan Gedung DPR. Mereka yang tergabung dalam Laskar Rakyat itu akan menginap di depan Gedung DPR/MPR Senayan dengan menggunakan tenda mulai tanggal 22 Maret ini. Hal itu dilakukan agar DPR tidak menyetujui adanya kenaikan harga BBM.
Hingga saat ini hanya tiga partai politik yang menolak kenaikan haraga BBM yaitu PDIP, Gerindra dan Hanura. Menurut Rieke, ada alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan harga BBM.
"Argumen kenapa harus naik karena katanya APBN nya jebol karena subsidi itu, sudah ada data-data perolehan hasil penjualan Pertamina itu sekitar 224,546 trilliun, pemerintah dapat duit dari jual minyak rakyat ke pertamina. Dikurangi dengan yang katanya pemerintah bayar buat subsidi. Bayar subsidinya 126,591 trilliun, kurangi saja ternyata ada sisa uang sebesar 97,955 trilliun malah kita ingin nanya duit selisihnya di mana itu. Kemudian kedua, BBM itu disubsidi orang kaya, data dari World Bank mengatakan bahwa pengguna BBM itu ternyata mayoritas motor kok 64 persen," ujar Rieke Dyah Pitaloka.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan jika pemerintah tidak menaikan harga BBM bersubsidi maka ekonomi Indonesia akan terkena dampak, karena saat ini harga minyak mentah dunia terus meroket.
"Kalau kita tidak menyesuaikan maka perekonomian kita akan terkena dampak. Tugas kita adalah memberi perlindungan," jelas Hatta Rajasa.
Aksi yang dilakukan tujuh ratus buruh di depan Istana Negara Jakarta tersebut dijaga sekitar 4.000 aparat kepolisian.