Setelah dinyatakan bersalah atas penipuan dalam praktik bisnisnya, mantan Presiden Donald Trump, menghadapi tenggat pada Senin (25/3) untuk menyerahkan jaminan senilai $454 juta (setara dengan sekitar Rp7,17 triliun) ke pengadilan negara bagian New York.
Trump mengumumkan pada Jumat melalui platform “Truth Social” bahwa dia memiliki uang tunai dan mengulangi argumen yang dia buat sebelumnya di Palm Beach, Florida, yang menolak dakwaan telah melakukan penipuan perdata.
“Ini adalah persidangan yang curang oleh hakim yang curang dan jaksa agung yang curang. Mereka ingin mengambil uangnya sehingga saya tidak bisa menggunakannya untuk kampanye," katanya.
Pertanyaan apakah narasi “witch hunt” (mengada-ada dan tidak dapat dipastikan kebenarannya) ini dapat membantu Trump secara politik, diajukan kepada anggota DPR dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez yang diwawancarai pada hari Minggu dalam acara “State of the Union” di CNN.
“Apakah pernah ada presiden, baik dari Partai Republik atau Partai Demokrat yang menjadi sasaran tuntutan pidana, dakwaan dan investigasi seperti ini? Ini bukan soal partai, ini bukan soal politik, ini soal korupsi dan kriminalitas," katanya.
Dalam acara Meet the Press di jaringan televisi NBC, mantan ketua Komite Nasional Partai Republik (Republican National Committee/RNC), Ronna McDaniel, mengomentari laporan tentang komite penggalangan dana gabungan baru antara RNC dan kampanye Trump serta apakah pantas bagi Trump untuk meminta para donor untuk membayar tagihan hukumnya.
“Jika mereka merasa sangat mendukung pembayaran tagihan hukumnya, maka mereka berhak melakukannya, dan menurut saya dia (Trump) sangat terbuka bahwa mereka membantu tagihan hukumnya," katanya.
Sementara itu, dalam persaingan untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden mengadakan kampanye secara virtual pada Sabtu. Bergabung dengan pendahulunya dari Partai Demokrat Barack Obama dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, Biden fokus pada topik layanan kesehatan terjangkau.
Your browser doesn’t support HTML5
Trump Berkutat Hadapi Masalah Hukum Sementara Biden Berkampanye Pertahankan Layanan Kesehatan Terjangkau
“Pemilu ini adalah tentang dua visi Amerika yang berbeda. Ini adalah hal yang mendasar. Visi saya, visi kami tentang masa depan di mana masyarakat mempunyai kebebasan dan keamanan dengan layanan kesehatan terjangkau, biaya obat resep yang rendah, dan sedikit lebih banyak ruang untuk bernapas," ujar Biden.
Biden meyakinkan para pemilih bahwa dia akan mempertahankan Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang juga dikenal sebagai “Obamacare” dan mengkritik Trump karena berjanji akan membatalkannya, meskipun sekitar 20 juta orang telah mendaftar untuk asuransi di bawah undang-undang tersebut pada tahun ini saja. [lt/ab]