Para pejabat Tunisia sedang merundingkan pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi pemerintah sementara negaranya, dalam usaha untuk memenuhi tuntutan para demonstran yang marah atas adanya anggota kabinet yang mempunyai hubungan dekat dengan Presiden terguling Zine El Abidine.
Sumber-sumber yang turut dalam pembicaraan mengatakan pada hari Senin dewan yang diusulkan tersebut akan mengeluarkan peraturan pemilu dan akan menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru yang akan menyusun kembali undang-undang dasar.
Sumber-sumber tersebutmengatakan badan pengawas akan mencakup serikat buruh Tunisia, perhimpuan sarjana hukum, organisasi-organisasi masyarakat dan partai-partai politik. Termasuk di dalamnya, organisasi Islamist terbesar di Tunisia, Ai Nanda, yang dilarang pada masa kekuasaan Ben Ali.
Perombakan kabinet juga diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi untuk mengisi jabatan menteri yang lowong. Lima menteri telah mengundurkan diri sejak kabinet interim diumumkan pekan lalu, termasuk tiga wakil serikat buruh dan satu orang pemimpin oposisi.
Sebelumnya pemimpin angkatan bersenjata Tunisia memperingatkan bahwa kekosongan kekuasaan dapat mendatangkan kembali kediktatoran, sementara tekanan terus meningkat terhadap pemerintah sementara.
Jenderal Rashid Ammar berjanji angkatan bersenjata akan melindungi revolusi yang berlangsung. Keputusannya untuk menarik dukungan dari pemerintahan Ben Ali dipandang oleh kalangan luas sebagai titik peralihan yang akhirnya memaksa mantan diktator tersebut melarikan diri dari negaranya pada tanggal 14 Januari setelah berminggu-minggu demonstrasi oleh rakyat.