Perjalanan ke Uni Eropa sekarang ini sangat terbatas, kecuali bagi segelintir negara dengan tingkat infeksi rendah, termasuk Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan.
Dalam konferensi pers di Brussels, Ibu Kota Belgia, juru bicara Komisi Eropa Adalbert Jahnz mengatakan usulan itu merekomendasikan agar negara-negara anggota mengizinkan masuknya pengunjung yang bisa membuktikan bahwa mereka telah mendapat vaksinasi lengkap, lebih dari 14 hari sebelum kedatangan.
BACA JUGA: Dilanda Gelombang Ketiga COVID-19, Eropa Berlakukan Kembali Lockdown“Kami mengusulkan untuk memberi izin masuk ke Uni Eropa untuk alasan nonesensial. Tidak hanya bagi semua orang yang datang dari negara-negara dengan situasi epidemiologi yang baik, tapi juga bagi semua orang yang telah menerima dosis terakhir dari vaksin yang disetujui Uni Eropa. Ini bisa diperluas ke vaksin-vaksin yang telah mendapat status penggunaan darurat dari WHO," ujar Jahnz.
Jahnz juga menyerukan agar mekanisme “rem darurat” dikoordinasi pada tingkat Uni Eropa. Mekanisme itu akan langsung membatasi perjalanan dari negara non-Uni Eropa apabila mengalami lonjakan kasus tiba-tiba atau apabila sebuah varian virus tertentu yang berbahaya ditemukan di sana.
Berdasarkan usulan itu, negara-negara Uni Eropa akan menerima sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di negara-negara non-Uni Eropa, asalkan sertifikat tersebut berisi semua data yang relevan dan bisa diverifikasi. Negara-negara anggota juga bisa memilih untuk mengizinkan pengunjung yang telah menerima vaksin-vaksin yang disetujui WHO untuk penggunaan darurat.
Proposal itu kemungkinan akan disambut baik oleh negara-negara Eropa dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata, terutama di Eropa selatan menjelang musim panas.
BACA JUGA: Pejabat Uni Eropa Peringatkan Risiko Catatan Vaksin Tidak TerpaduJerman pada Senin (3/5) mengatakan para pengunjung dari luar negeri yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap, tidak perlu lagi menjalani karantina. Menteri Kesehatan Jens Spahn menyampaikan hal itu setelah kabinet pemerintah merundingkan rencana untuk mencabut pembatasan bagi mereka yang telah divaksin.
Menkes Spahn menambahkan bahwa orang-orang yang telah divaksinasi tidak perlu lagi menyediakan bukti tes negatif COVID-19 untuk memasuki negara itu.
Pengecualian tetap akan diberlakukan pada orang-orang yang datang ke Jerman dari wilayah berisiko tinggi.
“Pengecualian – dan ini penting – diberlakukan pada orang-orang yang datang dari area berisiko tinggi karena kami harus mewaspadai mutasi virus dan karena meski sudah divaksinasi, mungkin kurang efektif," ujarnya.
Spahn mengatakan peraturan yang lebih terperinci akan diumumkan dalam dua minggu lagi. Juga Senin (3/5), sebuah koalisi kelompok perjalanan, maskapai, serikat buruh, bisnis dan bandara AS dan Eropa menyerukan agar pasar perjalanan udara AS-Inggris dibuka secara penuh “secepat dan seaman mungkin.”
BACA JUGA: Menteri Kesehatan Jerman: Jumlah Infeksi COVID-19 MenurunDalam surat kepada Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, koalisi itu mengatakan rencana pertemuan kedua pemimpin itu pada Juni “akan menjadi peluang ideal untuk mengumumkan dibukanya kembali pasar perjalanan udara AS-Inggris bagi warga negara AS dan Inggris.”
AS sejak Maret 2020 telah melarang masuk hampir semua non-warga negara AS yang pernah mengunjungi Inggris. Hampir semua wilayah Eropa masih melarang sebagian besar pengunjung AS. Inggris mengizinkan warga AS berkunjung, tapi mengharuskan karantina 10 hari dan dua tes COVID-19. [vm/]