Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah sedang melakukan verifikasi terhadap mahasiswa Papua yang akan mendapat beasiswa dari anggaran otonomi khusus. Menurutnya, total usulan beasiswa untuk mahasiswa Papua sebesar Rp122 miliar, namun yang telah selesai diverifikasi sejumlah Rp68 miliar.
"Jadi datanya harus akurat dan di-update. Jadi saya kira bukan tidak ditangani, tapi prosesnya jangan sampai keliru, ada hal-hal yang harus jelas, misal kuliah dimana," tutur Ma'ruf Amin di Sorong, Papua Barat Daya pada Senin (17/7/2023).
Ma'ruf Amin meyakinkan kepada mahasiswa Papua bahwa tidak ada masalah dalam pemberian beasiswa. Menurutnya, pemerintah akan menuntaskan persoalan verifikasi beasiswa. Karena itu, ia meminta mahasiswa penerima beasiswa untuk bertahan di perguruan tinggi masing-masing.
BACA JUGA: Billy Mambrasar, Anak Papua Pertama Tembus Universitas Harvard"Nanti akan diselesaikan pemerintah kalau yang belum terima, kecuali kalau sudah tidak kuliah semisal karena drop out," tambah Ma'ruf Amin.
Pekan lalu (10/7), Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan data mahasiswa penerima beasiswa luar negeri asal Bumi Cendrawasih telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Your browser doesn’t support HTML5
Wapres Pastikan Tangani Persoalan Beasiswa Papua
Menurutnya, tugas pemerintah provinsi telah selesai dan diambil alih pemerintah pusat melalui Kemendagri. “Kemendagri langsung mengambil jalan untuk menyelesaikan. Kalau harus diambil dari uangnya (untuk membayar beasiswa Otsus itu) dari kabupaten dan kota, ya itu kebijakan pemerintah pusat,” kata Muhammad Ridwan, Selasa (11/7/2023) di Jayapura seperti dikutip dari laman Papua.go.id.
Ortu Mahasiswa Minta Pemerintah Beri Jaminan Ketua Forum Komunikasi
Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua John Reba mengatakan ada 3.171 mahasiswa Papua yang tersebar di dalam dan luar negeri yang bermasalah beasiswanya. Sebagian besar mereka atau 2.549 mahasiswa kuliah di dalam negeri. Menurutnya, beasiswa tersebut belum disalurkan kepada para mahasiswa sejak 1 Januari 2023. Padahal kata dia, biaya-biaya kuliah baik di dalam dan luar negeri harus dibayarkan sekitar Agustus 2023.
"Kami khawatir anak-anak (baca: mahasiswa) bisa kehilangan status kemahasiswaan, atau bahkan kehilangan akses ke kampus-kampus," tutur John Reba kepada VOA, Selasa (18/7/2023).
Ketua Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua John Reba. (Foto: John Reba/dok)
John Reba mendapatkan informasi bahwa mahasiswa penerima beasiswa Otsus Papua yang di Amerika Serikat telah kehilangan akses untuk masuk kampus. Menurut John, persoalan beasiswa ini bermula ketika pemerintah provinsi Papua tidak mengurusi beasiswa sejak 1 Januari 2023. Urusan tersebut dilimpahkan ke pemerintah kabupaten dan kota Papua, serta kabupaten kota di lima provinsi lainnya. Namun, kata dia, tidak ada pelimpahan resmi dari Provinsi Papua kepada kabupaten kota di Tanah Papua. Akibatnya persoalan besasiswa ini menggantung.
"Itu sebabnya orang tua mendorong pada 4 Juli 2023, pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, beasiswa ini akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Kendati demikian, kata John, persoalan beasiswa ini belum selesai. Ia mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan surat jaminan terkait beasiswa Otsus Papua yang dikirimkan ke kampus-kampus penerima beasiswa. Ini supaya para mahasiswa tetap dapat melanjutkan kuliah mereka di kampus masing-masing. [sm/ab]