Kalangan masyarakat lanjut usia (lansia) menghadapi antrean panjang ketika akan divaksinasi COVID-19 di sejumlah fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Pemerintah pun berjanji akan terus memperbaiki pelaksanaan vaksinasi bagi para lansia.
Sejumlah koruptor telah divaksin COVID-19. Masyarakat pun mempertanyakan mengingat koruptor, menurut pandangan umum mereka, bukanlah termasuk kelompok prioritas.
Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi COVID-19 kepada lima juta guru dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni mendatang. Dengan demikian pembelajaran tatap muka diharapkan bisa segera dimulai.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyatakan antusiasme korporasi untuk melakukan vaksinasi mandiri cukup tinggi.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selalu terjadi setiap tahun di Indonesia. Presiden Joko Widodo tegaskan, harus dicari solusi untuk mencegah agar kejadian ini tidak terus terulang.
Skema vaksinasi Covid-19 mandiri diyakini akan mengakibatkan ketimpangan dalam memperoleh akses vaksinasi terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Pemerintah mengklaim kasus aktif COVID-19 di Tanah air mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam sepekan. Keberhasilan itu ditengarai berkaitan erat dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diperpanjang hingga 8 Maret.
Selain mengenakan masker pada masa pandemi, masyarakat juga dituntut bertanggung jawab atas limbah medis terkait pandemi.
Pemerintah menyebut libur panjang perayaan Imlek menyebabkan kenaikan positivity rate COVID-19 yang jauh di atas rata-rata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Banyak masyarakat yang terjerat pasal-pasal karet Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan ini.
Pemerintah akan segera memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada kelompok lanjut usia (lansia) dan pekerja pelayanan publik mulai 17 Februari.
Banyak pihak mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah. Keraguan itu muncul di permukaan karena adanya sejumlah peristiwa yang menyebabkan masyarakat justru terjerat hukum akibat menyampaikan kritikan.
Presiden Joko Widodo kembali menyerukan pentingnya pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, atau micro lockdown.
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I dan II di Jawa dan Bali menunjukkan adanya penurunan kasus. Pemerintah pun ingin memaksimalkan turunnya kasus dengan PPKM dari tingkat terkecil.
Kementerian Kesehatan akan memvaksinasi para tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyoroti situasi memanas yang terjadi di Myanmar dalam pertemuan bilateral, Jumat (5/2).
Presiden Joko Widodo menilai kebijakan PPKM tahap pertama tidak cukup efektif menurunkan kasus positif corona. Agar kebijakan ini bisa berhasil di lapangan, ia pun memanggil lima gubernur.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyebut kebijakan PPKM berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 di tiga provinsi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyebut PPKM tidak efektif meredam kasus COVID-19.
Berbagai strategi penanganan pandemi di Indonesia belum membuahkan hasil yang memuaskan. Apa langkah pemerintah selanjutnya?
Indonesia resmi memiliki Bank Syariah Indonesia. Presiden Jokowi berpesan bank tersebut harus terbuka terhadap nasabah dari berbagai agama.
Tunjukkan lebih banyak
