Di bawah kepemimpinan pemerintah Bangladesh, Organisasi Internasional Untuk Migrasi IOM dan Komisaris Tinggi PBB Untuk Pengungsi UNHCR hari Selasa (18/5) meluncurkan rencana bernilai $943 juta untuk “menjaga kesejahteraan dan martabat” pengungsi Rohingya di negara mereka dan negara-negara tempat mereka mengungsi.
Berbicara dalam konferensi pers, Komisaris Tinggi PBB Untuk Pengungsi Filippo Grandi mengatakan permohonan sebesar $943 juta itu disajikan oleh 134 mitra, termasuk beberapa badan PBB, LSM internasional dan mayoritas LSM di Bangladesh. Grandi mengatakan “hingga saat ini $340 juta, atau berarti 36 persen dari rencana ini telah didanai,” dan menambahkan bahwa “pagi ini ada beberapa perjanjian, tetapi sejumlah negara lain mengatakan akan mempertimbangkan untuk memberikan kontribusi mereka, ini sangat penting.”
Grandi juga mengatakan “penting agar krisis Rohingya tidak dilupakan, dan diharapkan ada tindakan yang diambil untuk mengatasi krisis politik yang menimbulkan dampak di Myanmar saat ini.” Ditambahkannya, “terlepas dari tantangan yang ada, harus dicari solusi atas masalah ini, dan itulah sebabnya UNHCR dan beberapa LSM lainnya terus hadir di negara bagian Rakhine, bekerja untuk berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan kembalinya warga Rohingya; jelas hal ini belum tercapai.”
Komisioner Tinggi PBB itu melanjutkan bahwa “alih-alih pekerjaan yang sudah kita lakukan, lebih banyak tindakan diperlukan di Myanmar – dalam arti kebebasan bergerak, akses mendapat pelayanan, mengakhiri diskriminasi yang menyebabkan eksodusnya orang-orang ke Bangladesh.”
Bagi hampir 900 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh, tahun 2021 menandai tahun keempat sejak pengungsian massal dari Myanmar yang dipicu oleh diskriminasi sistemik dan aksi kekerasan yang ditargetkan.
The 2021 Joint Response Plan atau Rencana Tanggapan Bersama 2021 Bagi Krisis Kemanusiaan Rohingya merupakan upaya bersama pemerintah Bangladesh dan 134 badan PBB serta mitra-mitra LSM, yang tahun ini menarget hampir 1,4 juta orang.
Rencana bernilai $943 juta itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 880 ribu pengungsi Rohingya dan 472 ribu warga Bangladesh yang berada di sekitar lokasi pengungsian di Distrik Cox's Bazar itu. Sebagian besar pengungsi Rohingya yang berjumlah 740 ribu orang melarikan diri dari aksi kekerasan di negara bagian Rakhine tahun 2017.
Krisis kemanusiaan yang memasuki tahun keempat ini membuat Bangladesh membutuhkan dukungan internasional yang kuat dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan. [em/lt]
