Rusia mengeluh kepada Turki terkait penjualan drone bersenjata Bayraktar TB2 ke pihak Ukraina, seorang birokrat Turki tingkat tinggi mengatakan pada Jumat (8/4). Namun ia menambahkan penjualan itu dilakukan oleh perusahaan swasta Turki dan bukan berdasarkan kesepakatan antarpemerintah.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari untuk melakukan apa yang disebutnya "operasi militer khusus" untuk mendemiliterisasi dan "denazifikasi" Ukraina. Kyiv dan Barat mengatakan Putin melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.
"Rusia kesal dan dari waktu ke waktu mereka mengeluh tentang penjualan drone. Mereka dulu mengeluh dan sekarang mengeluh," kata birokrat itu pada pertemuan dengan media asing.
"Namun kami telah memberikan jawabannya ... bahwa ini adalah perusahaan swasta dan pembelian drone ini juga telah dilakukan sebelum perang."
Turki telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dalam industri energi, pertahanan dan perdagangan, dan Ankara sangat bergantung pada turis Rusia. Perusahaan pertahanan Turki Baykar telah menjual drone ke Kyiv meskipun ada keberatan dari Rusia. Mereka menandatangani kesepakatan untuk memproduksi lebih banyak drone sebelum invasi dan hal ini membuat Moskow gusar.
Turki, anggota NATO, adalah negara yang berbagi perbatasan laut dengan Ukraina dan Rusia di Laut Hitam. Ankara memiliki hubungan baik dengan keduanya dan telah mengambil peran mediasi dalam konflik tersebut. Mereka telah menjadi tuan rumah pembicaraan damai dan bekerja untuk menyatukan presiden Ukraina dan Rusia.
Sementara mendukung Ukraina dan mengkritik invasi Rusia, Turki juga menentang sanksi Barat yang meluas terhadap Moskow, dengan mengatakan saluran komunikasi harus tetap terbuka dan meragukan efektivitas tindakan tersebut.
Ankara juga menentang kebijakan Rusia di Suriah dan Libya, serta aneksasi Krimea pada 2014.
Setelah pembicaraan damai antara para perunding di Istanbul pekan lalu, Ukraina mendaftarkan beberapa negara, termasuk Turki dan anggota Dewan Keamanan PBB, sebagai penjamin keamanan Kyiv. Birokrat itu mengatakan beberapa negara yang terdaftar akan menghadapi "masalah hukum" sebagai penjamin keamanan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Turki telah mengatakan siap, pada prinsipnya, untuk menjadi penjamin Ukraina, tetapi rincian formatnya perlu diselesaikan. [ah]
