Pertempuran berlanjut Kamis pagi di Khartoum antara militer Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat atau RSF. Meskipun, kedua pihak telah mengumumkan gencatan senjata satu minggu, dan diperkirakan dimulai hari ini.
Presiden Amerika Joe Biden, Kamis, menanggapi situasi itu, dan mengatakan bahwa pertempuran perkotaan selama berminggu-minggu di Sudan "harus diakhiri." Ia telah menandatangani keputusan untuk kemungkinan menjatuhkan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah tersebut.
"Kekerasan yang sedang terjadi di Sudan adalah tragedi -- dan itu adalah pengkhianatan terhadap tuntutan rakyat Sudan yang jelas akan pemerintahan sipil dan transisi menuju demokrasi," kata Biden dalam pernyataan. "(Pertempuran) Ini harus diakhiri."
Bentrokan antara faksi-faksi yang bersaing meletus 15 April dan telah menewaskan sekitar 700 orang, sebagian besar di Khartoum dan Darfur, menurut Proyek Lokasi Konflik Bersenjata dan Data Peristiwa. Pertempuran memicu evakuasi besar-besaran terhadap warga negara asing yang dilakukan militer beberapa negara.
Biden mengatakan pertumpahan darah, "yang merenggut nyawa ratusan warga sipil dan dimulai dalam bulan suci Ramadan, tidak masuk akal." Amerika bersama "rakyat Sudan yang cinta damai dan pimpinan di seluruh dunia dalam menyerukan gencatan senjata yang bertahan lama antara pihak-pihak yang berperang."
Biden, Kamis, juga menandatangani keputusan yang memperluas wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab. Namun, ia tidak menyebut target potensial.
Dalam pernyataan, Biden mengatakan, mereka yang menghadapi sanksi adalah "individu yang mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas Sudan; merongrong transisi demokrasi Sudan; menggunakan kekerasan terhadap warga sipil; atau melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia."
Di hadapan Komisi Angkatan Bersenjata Senat Amerika, Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Kamis, mengatakan konflik di Sudan kemungkinan berlangsung lama karena kedua pihak tampaknya tidak mau berkompromi.
"Pertempuran di Sudan…, menurut kami, kemungkinan berlarut-larut karena kedua pihak percaya bahwa mereka bisa menang secara militer dan tidak banyak insentif untuk berunding," ujar Haines.
Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Martin Griffiths, tiba di Sudan Rabu malam untuk menilai situasi. Griffiths, Kamis, mengimbau gencatan senjata guna memungkinkan petugas kemanusiaan membantu orang-orang yang terimbas pertempuran.
Menurut Kementerian Kesehatan Sudan, sudah lebih dari 500 orang tewas dan hampir 5.000 terluka sejak militer dan RSF memulai pertempuran pada 15 April.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Sudan pekan ini mengatakan bahwa setidaknya 334.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran dan sekitar 100.000 telah meninggalkan negara itu. Dalam pernyataan, Kantor tersebut mengatakan, sebagian daerah di Khartoum terus menghadapi kekurangan air selain pemadaman listrik dan langkanya bahan bakar.
Ribuan orang naik bus dan truk menempuh perjalanan darat dari Khartoum ke Port Sudan di Laut Merah untuk naik kapal. Ribuan lainnya ke perbatasan Mesir, termasuk Saratu Idris Adam, mahasiswi International University of Africa. Sesampai di sana, mereka antre berhari-hari untuk diizinkan menyeberang.
Adam mengungkapkan, “... Tujuh hari kami di sana, mencari makan sendiri, dan tempat itu tidak higienis. Kami bertahan di sana karena situasinya hanyalah 'lakukan atau mati.'”
Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pihak berwenang memberi bantuan dan layanan darurat di perlintasan dan berusaha mempercepat prosedur masuk dengan menambah staf perbatasan.
Sementara itu, kantor berita Asssociated Press melaporkan, kapal Angkatan Laut Amerika, USNS Brunswick, yang membawa 222 pengungsi Sudan tiba di Jeddah, Kamis. Pengungsi berasal dari berbagai negara, menurut media Arab Saudi.
Kapal perang Arab Saudi juga mengangkut pengungsi melintasi Laut Merah ke Jeddah. [ka/jm]
Forum