Ketua kelompok jurnalis terkemuka Hong Kong, Senin (25/9) dijatuhi hukuman penjara lima hari setelah ia dinyatakan bersalah menghalangi petugas polisi, dalam kasus yang memicu kekhawatiran tentang menurunnya kebebasan pers di kota tersebut.
Ronson Chan, ketua Asosiasi Jurnalis Hong Kong dan jurnalis outlet berita online Channel C, ditangkap pada September tahun lalu ketika dia sedang dalam perjalanan menuju tugas liputan.
Dia dituduh menolak menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas berpakaian sipil yang memintanya.
Penangkapan Chan memicu kekhawatiran tentang terkikisnya kebebasan media di Hong Kong setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional untuk membungkam perbedaan pendapat, menyusul protes besar-besaran prodemokrasi di kota itu pada tahun 2019.
Negara bekas jajahan Inggris itu dijanjikan akan bisa mempertahankan kebebasan sipil gaya Barat selama 50 tahun ketika kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997.
Hakim Leung Ka-kie pada hari Senin memutuskan bahwa Chan sengaja menghalangi petugas tersebut menjalankan tugasnya dan tidak mengeluarkan kartu identitasnya tepat waktu. Dia terus mengajukan pertanyaan kepada petugas “secara serampangan,” katanya. Leung memvonisnya lima hari penjara tetapi kemudian memberinya kesempatan bebas dengan jaminan sambil menunggu banding.
Berbicara kepada wartawan setelah sidang, Chan mengatakan kasusnya dapat mempengaruhi citra Hong Kong namun ia berharap setiap jurnalis akan “berdiri teguh” dalam pekerjaan mereka.
“Kami masih berusaha meliput kebenaran dan berita, untuk Hong Kong dan dunia,” ujarnya.
Dalam tindakan keras yang diambil setelah protes tahun 2019, dua media vokal – Apple Daily dan Stand News – terpaksa ditutup dan beberapa manajer puncak kedua outlet media itu telah dikenai tuntutan.
Dua mantan editor top di Stand News, tempat Chan dulu bekerja, diadili dengan tuduhan melakukan penghasutan. Putusan dijadwalkan akan dijatuhkan pada bulan November.
Media pro-Beijing telah menyerang Chan dan Asosiasi Jurnalis Hong Kong, menyebut kelompok profesional tersebut sebagai alat politik anti-Tiongkok dalam laporan mereka.
Hong Kong, yang pernah dipandang sebagai benteng kebebasan media di Asia, berada di peringkat 140 dari 180 negara dan kawasan dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru dari Reporters Without Borders (Wartawan Tanpa Tapal Batas).
Organisasi tersebut mengatakan Hong Kong mengalami “kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya” sejak tahun 2020, ketika undang-undang keamanan diberlakukan. [lt/uh]
Forum