Polisi Serbia pada Senin (25/12) mengatakan bahwa mereka telah menahan sedikitnya 38 orang yang ambil bagian dalam protes terhadap laporan penyimpangan yang meluas selama pemungutan suara baru-baru ini yang menyatakan pemerintahan populis sebagai pemenang pemilu parlemen dan dewan-dewan lokal.
Mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu, khususnya di ibu kota, Beograd, kelompok oposisi Serbia Menentang Kekerasan (Serbia Against Violence) telah melancarkan protes sejak pemilu 17 Desember, sementara beberapa politisi mulai melakukan mogok makan.
Pada Minggu (24/12) malam, ratusan pengunjuk rasa mencoba memasuki Dewan Kota Belgarde, memecahkan jendela, sebelum polisi antihuru-hara mendorong mereka mundur dengan menggunakan gas air mata, semprotan cabai, dan pentungan.
Pejabat senior polisi Ivica Ivkovic mengatakan kepada wartawan bahwa mereka yang ditahan menghadapi tuduhan menghasut perubahan konstitusi dengan kekerasan – sehubungan dengan upaya untuk menggulingkan pemerintah – dan perilaku kekerasan. Ia menambahkan bahwa delapan polisi terluka, beberapa di antaranya serius.
Pihak oposisi mengatakan polisi memukuli beberapa pendukungnya.
Dengan lebih banyak aksi protes yang direncanakan pada Senin malam, polisi memperingatkan mereka tidak akan membiarkan jalan-jalan atau jembatan-jembatan diblokir di ibu kota.
Polisi “siap dan mampu melawan segala tindakan kekerasan dengan sungguh-sungguh,” kata Ivkovic.
Partai Progresif Serbia membantah adanya kecurangan dalam pemilu dan menggambarkan pemilu tersebut berjalan adil meskipun ada kritik dari para pengamat internasional dan para pemantau pemilu lokal.
Presiden Aleksandar Vucic menggambarkan protes hari Minggu sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah dengan bantuan luar negeri, tanpa menjelaskan secara spesifik apa maksudnya
Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic berterima kasih kepada Rusia pada Minggu malam karena telah memberi tahu Serbia mengenai kemungkinan adanya aksi-aksi protes yang disertai kekerasan yang menentang hasil pemilu.
Serbia secara resmi berupaya menjadi anggota Uni Eropa, namun negara Balkan itu tetap mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow dan menolak menerapkan sanksi-sanksi Barat yang dikenakan terhadap Rusia atas agresinya terhadap Ukraina. [ab/uh]
Forum