Wakil Presiden AS Kamala Harris pada hari Minggu (3/4) mengecam Israel atas minimnya upaya negara itu dalam mengatasi “bencana kemanusiaan” di Gaza. Ini merupakan teguran paling keras yang pernah dilontarkan oleh seorang pemimpin senior di pemerintahan AS.
“Kita menyaksikan orang-orang yang kelaparan dan putus asa menghampiri truk-truk bantuan. Mereka hanya ingin mendapatkan makanan untuk keluarga mereka, setelah berminggu-minggu hampir tidak ada bantuan yang masuk ke utara Gaza. Mereka justru dihadang tembakan dan menghadapi kekacauan. Kami berduka atas jatuhnya para korban dalam tragedi mengerikan itu,” ungkapnya.
Dalam pidatonya di Alabama itu, Harris mendesak Israel untuk membuka jalur penyeberangan baru di wilayah perbatasan dan tidak memberlakukan “pembatasan yang berlebihan” dalam pengiriman bantuan kemanusian.
Ia juga menyerukan gencatan senjata secepatnya di Gaza, dan mendorong Hamas untuk menyetujui kesepakatan perundingan demi membebaskan para sandera dengan timbal balik berupa jeda pertempuran.
“Dan mengingat betapa besarnya penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera untuk setidaknya enam minggu ke depan, yang saat ini tengah dirundingkan,” tambah Harris.
Komentar Harris dilontarkan pascatragedi distribusi bantuan kemanusiaan pekan lalu yang menewaskan warga di dekat Kota Gaza. Para pejabat kementerian kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 115 orang tewas dalam insiden itu.
Mereka juga menuding pasukan Israel sebagai penyebab kematian para warga, karena para tentara menembaki warga Palestina yang menghampiri truk-truk pengirim bantuan.
Israel membantah jumlah korban yang disebutkan pihak kementrian kesehatan di Gaza dan berdalih bahwa sebagian besar korban tewas karena terinjak atau tertabrak.
Komentar Harris mencerminkan rasa frustrasi dan bahkan keputusasaan pemerintahan AS terhadap perang tersebut, di mana Presiden AS Joe Biden menghadapi protes dari para pemilih berhaluan kiri yang menentang perang di Gaza, di tengah-tengah usahanya untuk terpilih kembali menjadi presiden AS pada pemilu tahun ini.
Harris, bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, dijadwalkan bertemu dengan anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, pada Senin ini (4/3) di Gedung Putih. Harris akan menyampaikan pesan yang serupa dengan pernyataan sebelumnya soal Gaza.
Sebagai anggota kabinet perang di bawah pimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berhaluan kanan, Gantz juga merupakan saingan politik berhaluan sentris dan pengkritik keras Netanyahu sebelum terjadinya perang di Gaza. Netanyahu sendiri belum pernah diundang ke Washington sejak kembali menjabat setahun yang lalu.
Sementara itu, para mediator dari pihak Hamas dan Mesir pada Senin (4/3) menyampaikan bahwa mereka akan terus melanjutkan perundingan untuk menyepakati gencatan senjata di Gaza, meskipun Israel memutuskan untuk tidak mengirim delegasinya.
Perundingan yang dimulai pada hari Minggu (3/3) di Kairo, Mesir, itu disebut-sebut sebagai langkah terakhir untuk mencapai gencatan senjata pertama dalam perang yang telah berlangsung selama lima bulan itu, yang bertepatan dengan waktu menjelang bulan suci Ramadan yang akan dimulai pekan depan.
Pejabar senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan, “Fleksibilitas yang kami tunjukkan dalam perundingan ini adalah karena kami prihatin atas tumpahnya darah rakyat kami, dan demi mengakhiri penderitaan dan pengorbanan mereka. Di sisi lain, kami juga siap membela rakyat kami sepenuhnya. Setiap ancaman pembantaian baru di Rafah menunjukkan kembali sifat musuh (kami) dan para tentara kriminalnya,” ujarnya.
Israel menolak memberi komentar secara terbuka mengenai perundingan di Kairo, termasuk keputusannya untuk tidak mengirim delegasi.
Washington, yang merupakan sekutu terdekat Israel sekaligus sponsor perundingan itu, mengatakan bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai, karena Israel telah menyetujuinya dan tinggal menunggu keputusan Hamas.
Usulan yang sedang dirundingkan berupa gencatan senjata selama sekitar 40 hari, di mana Hamas akan membebaskan sekitar 40 dari lebih dari 100 sandera yang masih mereka tahan, dengan timbal balik berupa pembebasan 400 tahanan di penjara-penjara Israel.
Selain itu, pasukan militer Israel akan mundur dari beberapa wilayah di Gaza, lebih banyak bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk ke sana, dan warga akan diizinkan untuk kembali menempati rumah-rumah yang ditinggalkan.
Namun, perundingan itu tampaknya tidak langsung menjawab tuntutan Hamas soal solusi yang jelas untuk mengakhiri perang secara permanen. Perundingan itu juga tidak menjawab nasib lebih dari separuh sandera yang tersisa, di mana warga laki-laki Israel tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut dan juga kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang mengatur soal pembebasan perempuan, anak-anak, orang tua dan sandera yang terluka.
Israel menegaskan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas diberantas. Sebaliknya, Hamas mengatakan tidak akan membebaskan semua sandera tanpa adanya kesepakatan untuk mengakhiri perang. [br/jm]
Forum