Perdana Menteri Peru Gustavo Adrianzén pada Senin (17/6) menggambarkan pernyataan bersama yang dirilis oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan 14 negara yang menunjukkan keprihatinan mereka terhadap rancangan undang-undang untuk meningkatkan kontrol terhadap pendanaan yang diterima oleh organisasi-organisasi nonpemerintah (LSM) sebagai "tidak tepat.”
"Publikasi ini, pernyataan ini, tidak tepat," kata Adrianzén dalam sebuah konferensi dengan pers, mengacu pada komunike dari 16 kedutaan besar di Lima yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni lalu setelah Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Peru menyetujui sebuah RUU bagi Badan Kerja Sama Internasional Peru yang mewajibkan organisasi nonpemerintah yang menjalankan "kegiatan politik" untuk mendaftarkan diri.
Aktivitas politik yang didefinisikan dalam RUU itu adalah segala sesuatu yang "berusaha untuk mengubah kebijakan publik nasional atau hasil pemilihan umum, demi kepentingan entitas asing swasta."
RUU kontroversial
RUU itu mengklasifikasikan "aktivitas politik" yang dilakukan sejumlah LSM tersebut sebagai pelanggaran serius yang dapat dihukum dengan denda lebih dari US$600,000 atau bahkan kehilangan izin operasi. Aktivitas yang dimaksud mencakup penggunaan sumber daya kerja sama internasional untuk kegiatan yang dinyatakan sebagai "tindakan yang mempengaruhi ketertiban umum, properti publik atau pribadi, keamanan warga negara, pertahanan nasional, dan ketertiban dalam negeri."
Gustavo Adrianzén mengatakan RUU itu "belum definitif" karena masih harus diajukan untuk dilakukan pemungutan suara di hadapan Kongres penuh.
"Mengejutkan karena pada awalnya belum menjadi keputusan yang pasti, itulah sebabnya saya mengatakan deklarasi semacam ini dibuat oleh negara-negara sahabat ini tidak tepat," kata Adrianzén.
Dalam sebuah komunike bersama, sejumlah kedutaan besar, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan 14 negara lainnya pada 10 Juni lalu menyatakan bahwa "demokrasi yang paling inklusif, adil, stabil dan sejahtera adalah ketika masyarakat sipil diberdayakan secara penuh untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menanggapi kebutuhan warga negara."
Komunike tersebut menambahkan bahwa perubahan yang diusulkan "akan membatasi kemampuan masyarakat sipil untuk beroperasi dalam lingkungan yang mendukung."
Kedutaan-kedutaan besar yang menandatangani komunike bersama di Lima adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Mengacu pada kunjungan Presiden Dina Boluarte ke China, Adrianzén mengatakan ia tidak percaya "bahwa teman-teman kami, negara-negara dengan tradisi persahabatan dan hubungan historis seperti Amerika Serikat, akan merasa kesal karena kami membawa investasi China." [em/jm]
Forum