Menteri Luar Negeri Afrika Selatan meminta Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) agar memberi waktu lebih banyak guna menjelaskan keputusan pemerintahnya untuk tidak menangkap Presiden Sudan, meskipun ada perintah pengadilan negara itu untuk mencegah Bashir meninggalkan Sudan.
Menlu Afrika Selatan, Maite Nkoana-Mashabane juga mengecam balik ICC yang menambah ketegangan antara ICC dengan banyak negara anggotanya di Afrika. Sembilan kasus yang diselidiki ICC berada di Afrika.
"Afrika Selatan sayangnya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam penerapan ini, dan karenanya berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan tidak dilaksanakan. Karena itu, Afrika Selatan menganggap telah terjadi pelanggaran serius mengenai hak-hak Afrika selatan sebagai negara dan ICC bertindak bertentangan dengan isi dan semangat Perjanjian Roma," kata Nkoana-Mashabane.
Pejabat Afrika Selatan mengatakan Presiden Sudan Omar Bashir menikmati kekebalan diplomatik sebagai seorang delegasi KTT Uni Afrika di Johannesburg.
Tapi pengacara ICC, Angela Mudukuti dari Pusat Litigasi Afrika Selatan mengatakan Afrika Selatan telah membuat contoh yang buruk.
"Posisi kami jelas bahwa Afrika Selatan bertugas untuk menangkap Presiden Omar al-Bashir ketika ia berada disana dan kegagalan melaksanakan tugas itu dinyatakan tidak konstitusional dan tidak sah dan kami mendukung keputusan itu. Afrika Selatan punya kewajiban yang harus dipatuhi dan gagal melakukannya," tukas Mudukuti.
Kenya dan Kongo adalah anggota ICC yang juga mengijinkan Bashir berkunjung tanpa ditahan.
Bashir berada di Johannesburg tidak lebih dari 48 jam selama KTT itu dan tidak berpidato dan menghindari media.
Bashir dituduh oleh ICC pada tahun 2009, terkait konflik berkepanjangan di Darfur di mana PBB memperkirakan sekitar 300 ribu orang tewas dan 2 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal. [my/ii]
