Tepat 100 hari kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diwarnai dengan aksi unjuk rasa di seberang Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Rabu (28/1).
Ratusan aktivis mahasiswa, kelompok tani, buruh serta nelayan umumnya memprotes ketidaktegasan Presiden Jokowi terkait kasus pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para aktivis ini juga memprotes kriminalisasi komisioner KPK oleh Mabes Polri yang mereka nilai sebagai aksi balas dendam dari pihak kepolisian terhadap KPK.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman mengaku kecewa dengan rencana Presiden Jokowi untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Banyak sekali kebijakan Jokowi yang justru menjadi blunder. Salah satu yang kami angkat disini adalah (rencana) pengangkatan (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang jelas-jelas sudah menjadi tersangka. Dan itu yang membuat kami kecewa atas apa yang dilakukan Presiden Jokowi," kata Andi Aulia Rahman.
Andi Aulia Rahman menduga Presiden Jokowi berada di bawah tekanan yang luar biasa besarnya dari partai pendukungnya. "Ada indikasi yang sangat kuat ke arah sana sebenarnya. Kita melihat bahwa Jokowi masih berada dalam sebuah tekanan yang begitu besar. Bukan hanya dari elit partai tetapi juga mafia-mafia hukum yang ada di sekitarnya," lanjutnya.
Meski dipenuhi kekecewaan namun Andi mengapresiasi keberpihakan Jokowi kepada rakyat miskin melalui Kartu Sehat, Sejahtera dan Kartu Pintar. Andi berharap Presiden Jokowi untuk kedepannya mampu memenuhi janji kampanyenya terkait kesejahteraan rakyat dan keberpihakan pada pemberantasan korupsi.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan agar tidak ada kriminalisasi dalam sebuah proses hukum baik di KPK maupun di Polri. Presiden juga menegaskan, proses hukum yang tengah berlangsung atas diri Komjen Budi Gunawan dan Komisioner KPK Bambang Widjojanto harus transparan.
"Yang pertama bahwa kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum. Termasuk institusi penegak hukum yang lain seperti kejaksaan agung dan mahkamah agung. Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi. Saya ulangi, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personil KPK maupun Polri, harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan," kata Presiden Jokowi.
100 hari Jokowi-JK, Nelayan Keluhkan Masalah Kesejahteraan
Sementara itu, Sugeng, seorang nelayan asal Kendal Jawa Tengah yang juga ikut dalam aksi 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK, mengeluhkan tidak adanya keberpihakan Pemerintah terhadap nasib nelayan seperti dirinya. Pemerintah menurut Sugeng, masih dalam sebatas slogan untuk memenuhi kesejahteraan kaum nelayan.
"Kami membayar pajak kapal kami, tapi apa yang dilakukan Pemerintah saat kami mengalami bencana atau masa paceklik seperti saat ini. Ini menjadi catatan buat pak Jokowi dengan semboyannya sebagai negara poros maritim. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah urat nadi kami sebagai nelayan. Harusnya ada subsidi khusus buat para nelayan. Selama ini belum ada tuh subsidi khusus buat kami. Dan ketersediaan BBM itu ada," jelas Sugeng.
