Suasana Aksi Baca Puisi untuk Jokowi
“Amplop..amplop negeri amplop..negeri ini..negeri amplop mengatur negara yang sudah teratur, hal-hal teratur menjadi tak teratur, hal-hal tak teratur semakin tak teratur. Memutuskan keputusan yang tidak diputus, membatalkan putusan yang sudah diputus..amlop amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa..”
Satu per satu puisi dibacakan dengan lantang sekelompok mahasiswa yang menggelar aksi di jalanan jalur Solo-Jogja-Semarang, Sukoharjo, Selasa siang (27/1). Berbagai puisi dari karya sejumlah tokoh Nasional, Mustofa Bisri yang berjudul "Negeri Amplop", hingga puisi karya mereka masing-masing.
“Banyak yang pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan, ada yang pamer kekerdilan dengan tangis memilukan..ha..ha..ha..benarkah hukum, penegak keadilan jalannya miring? Penuntut keadilan kepalanya pusing..”
Salah seorang peserta aksi, Agus Salim, mengatakan aksi sindiran dengan puisi untuk Presiden Jokowi ini sebagai bentuk kritik sosial. Menurut Agus, Presiden Jokowi kurang tegas dalam konflik KPK dan Polri tersebut dan dianggap pelemahan pada semangat pemberantasan korupsi
“Ketika KPK diturunkan, KPK dilemahkan, satu persatu dihilangkan, maka berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani KPK akan hilang begitu saja, ini akan berdampak pada berbagai kasus korupsi ditangan KPK akan vakum, tidak berjalan..selama ini KPK sudah memberikan tekad pemberantasan korupsi pada masyarakat, pejabat negara yang korup diseret ke penjara karena kasus korupsi,” jelas koordinator aksi baca puisi Agus Salim.
Dalam aksinya tersebut, para mahasiswa juga memyesalkan pernyataan Menkopolkam, Tedjo, yang menganggap para pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Mereka mendesak Menteri tersebut mundur dari jabatannya di kabinet Kerja karena dianggap memperkeruh suasana.
Sementara itu, sejumlah warga juga menilai tim yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menengahi konflik KPK vs Polri tidak menyelesaikan masalah tersebut. Salah seorang warga, Zainuddin, menilai Presiden harus cepat menyelamatkan upaya pelemahan semangat pemberantasan Korupsi di Indonesia
“Sampai saat in saya melihat belum ada upaya kuat Presiden dalam pemberantasan korupsi, Presiden masih galau, bimbang, gamang dalam menentukan sikap..meskipun sekarang ada tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, akan tetapi kita masih belum tahu, belum melihat hasil kinerjanya,” kata Zainuddin.
Sebagaimana diketahui, konflik KPK dengan Polri terjadi kembali setelah jeda beberapa tahun. Kasus pertama saat Komjen polisi Susno Duadji didakwa terlibat sejunlah kasus korupsi.
Kasus kedua terjadi ketika Irjen Polisi Djoko Susilo dan petinggi Mabes POLRI terjerat kasus Simulator SIM dan Komjen Budi Gunawan tertunda pelantikannya menjadi Kapolri karena terjerat kasus rekening gendut mauppun gratifikasi para Jenderal Polisi. Calon Kapolri tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Tak lama kemudian, Mabes POLRI menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto, dan membidik pimpinan KPK lainnya antara lain Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, hingga Ketua KPK Abraham Samad dengan jeratan berbagai kasus berdasarkan laporan resmi yang diterima Polri.
