Dukungan masyarakat kepada KPK terus mengalir. Ratusan orang pegiat anti korupsi Minggu (25/1) melakukan aksi "Save KPK" di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, di sela acara car free day.
Salah seorang aktivis anti korupsi dan pegiat Hak Asasi Manusia Usman Hamid dalam orasinya menjelaskan, aksi ini berlangsung sebagai bentuk protes penangkapan dan penetapan status tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu. Usman menegaskan, penetapan tersangka atas Bambang Widjojanto adalah upaya aksi balas dari Mabes Polri, setelah KPK menetapkan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam kasus rekening mencurigakan. Presiden Joko Widodo tambah Usman harus membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
"(Kami) mendesak Mabes Polri agar menghentikan perkara yang melibatkan Bambang Widjojanto dan komisioner KPK lainnya," ujar Usman Hamid. "Presiden Jokowi harus membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden Jokowi harus segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk memberikan kekebalan hukum kepada pimpinan KPK selama menjabat KPK."
Usman Hamid dalam orasinya juga mendesak Presiden Jokowi memerintahkan pimpinan kepolisian agar mentaati proses hukum kasus korupsi yang melibatkan Budi Gunawan.
"Tuntaskan kasus suap dan dugaan korupsi lainnya dalam rekening gendut yang dimiliki Budi Gunawan," tambah Usman. "Presiden harus memerintahkan pimpinan kepolisian untuk memastikan seluruh petinggi kepolisian yang dipanggil oleh KPK, datang ke KPK dan memberikan kesaksian atas perkara dugaan korupsi yang melibatkan petinggi kepolisian dalam hal ini Komjen Budi Gunawan."
Selain menyuarakan dukungan kepada KPK, peserta aksi juga meminta KPK dan Kepolisian bersatu memberantas praktik korupsi.
Selain dihadiri aktivis anti korupsi, aksi "Save KPK" ini juga dihadiri masyarakat peserta acara car free day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Salah seorang warga masyarakat, Siti Punawiroh, melihat sudah tidak ada keadilan di Indonesia. Siti berpandangan proses hukum yang tengah berlangsung dalam kasus rekening gendut Budi Gunawan sudah tercampur oleh permainan politik.
"Yang saya rasakan kok, tidak adil ya, di Indonesia ini. Semoga Allah segera menunjukkan kebenaran. Yang salah segera dihukum sama Allah," ujar Siti.
Siti Punawiroh asal Kediri Jawa Timur yang sehari-hari berprofesi sebagai guru agama mengaku kecewa dengan Presiden Jokowi yang ia anggap tidak cerdas dalam menyelesaikan kasus ini.
Menyikapi penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Mabes Polri, Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Senin (23/1) meminta kepada pimpinan Polri dan KPK agar obyektif dalam melakukan penanganan kasus hukum.
"Terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan kepada Polri dan KPK agar menghindari gesekan politik dalam menjalankan tugas masing-masing.
"Saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya. "Kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif."
