Studi ini mengatakan, sejarah menunjukkan bahwa sebelum hak-hak konstitusional menjadi kenyataan, hak-hak sipil bagi pria dan wanita sudah ada. Ini termasuk kebebasan berbicara dan kebebasan bergerak , hak memiliki properti dan kebebasan dari kerja paksa.
Studi yang diterbitkan dalam European Journal of Political Research mengatakan, hak-hak untuk wanita kurang dihormati di sebagian besar negara-negara 'Arab Spring'. Metode penelitian dikembangkan perusahaan Swedia V-Dem, atau Varieties of Democracy Institute, bersama dengan University of Gothenburg dan University of Notre Dame di AS.
Profesor ilmu politik, Staffan Lindberg, Direktur V-Dem, mengatakan, "Varieties of Democracy adalah sebuah kerjasama penelitian internasional yang besar yang melibatkan lebih dari 20 universitas, banyak dari AS. Kami melihat berbagai aspek demokratisasi dan kelangsungan hidup pemerintahan-pemerintahan demokratis."
Para peneliti mempelajari pelaksanaan demokrasi di 177 negara dari tahun 1900 hingga 2012. Mereka menggunakan studi tentang biologi evolusi sebagai bahan perbandingan.
Dia memberi beberapa contoh perempuan yang berperan utama dalam reformasi demokrasi.
"Jika kita melihat negara-negara seperti Brazil, Chile, Peru pada tahun 1980-an, banyak organisasi perempuan yang mengorganisir perlawanan pro-demokrasi. Para penguasa otokratis, militer di Brazil, Pinochet dan gengnya di Chile dan sebagainya, tidak benar-benar berpikir bahwa perempuan akan bisa mengancam. Jadi, mereka membiarkan perempuan menjadi motor untuk melawan penguasa militer. Kami telah melihat hal serupa di Afrika di tempat-tempat seperti Sierra Leone, dan Guinea." lanjutnya.
Pria dianggap sebagai ancaman yang lebih besar, sering menjadi korban pemukulan oleh polisi atau ditangkap.
Profesor Lindberg mengatakan,Tunisia adalah salah satu titik terang di Arab Spring dengan keberhasilan moderat menuju demokrasi, setidaknya dalam jangka pendek.
"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, tetapi sekarang ini Tunisia sedang melakukan yang terbaik. Perempuan diberi hak pemilikan yang sangat maju dan hak-hak organisasi dan sebagainya sudah ada sejak tahun 1950-an. Jadi, di sana kita mempunyai tradisi panjang perempuan mempunyai lebih banyak kebebasan sipil dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya," tambahnya.
Dia mengatakan benih perubahan bahkan didapati di Maroko dan Aljazair.
Perubahan demokratis bisa terjadi meskipun perempuan tidak mempunyai semua hak yang sama seperti yang dimiliki laki-laki. [ps/ii]
