Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan pers di kantornya, Rabu menjelaskan meningkatnya suhu permukaan air laut di hampir sebagian besar perairan wilayah Indonesia menyebabkan pasokan uap air pembentuk awan berlimpah.
Akibatnya kata Sutopo terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Sutopo mengungkapkan pada bulan November sampai Januari 2012 terdapat 11 provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tinggi banjir. Kesebelas provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogjakarta dan Jawa Timur.
Menurutnya terdapat 4 daerah yang memperoleh prioritas tinggi terkait ancaman banjir ini, yaitu banjir lahar dingin Merapi, Jakarta, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Citarum.
Lahar dingin sisa erupsi Merapi tahun 2010 kata Sutopo akan mengancam masyarakat dan infrastruktur di sepanjang 15 sungai di sekitar merapi. Dari 140 juta meter kubik hasil erupsi Merapi, diperkirakan masih ada 90 juta meter kubik material piroklastik di lereng Merapi. Hal ini dapat menyebabkan luncuran lahar dingin mudah terjadi.
Sementara itu ancaman banjir di DKI Jakarta akan sama seperti yang terjadi pada tahun 2002 dan 2007 di mana 26 wilayah di jakarta terkena Banjir. Apabila ini terjadi kata Sutopo maka aktivitas perekonomian di Jakarta akan lumpuh.
Sutopo memastikan banjir yang akan terjadi di Indonesia tidak akan sama seperti banjir yang terjadi di Bangkok.
Ia mengatakan, "Karena untuk wilayah Indonesia tidak akan dilintasi atau tidak akan terjadi siklun tropis yang besar. Jadi siklun tropis hanya terjadi didaerah 10 lintang utara, 10 lintang selatan. Kita berada di 6 ekuator, itu tidak akan terlewati."
Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyatakan saat ini juga terdapat 16 provinsi yang berpotensi longsor, diantaranya Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Yogjakarta.
Untuk mengantisipasi banjir dan longsor tersebut, BNPB telah melakukan koordinasi kesiapsiagaan banjir dan longsor dengan berbagai Kementerian, penyusunan rencana aksi terpadu menghadapi banjir dan longsor serta pengiriman peralatan dan logistik ke 33 provinsi dan 265 kabupaten/kota.
Selain itu BNPB juga menyiapkan tim satuan reaksi cepat yang bisa dimobilisasi setiap saat. Berikut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan
"Ini sudah dilakukan masing-masing kementerian melakukan apa sebagai misal Kementerian Pekerjaan Umum, dia menangani sistem peringatan banjirnya, tanggul, jembatan dan sebagainya. Kementerian Kesehatan menyiapkan yang terkait dengan penanganan kesehatan termasuk obat-obatan. Kementerian Sosial melakukan terkait dengan dapur umur dan sebagainya," ujar Sutopo.
Pengamat Lingkungan dari Hijau Institute, Chalid Muhammad menilai penanganan banjir dan longsor yang dilakukan pemerintah selama ini hanya bersifat reaktif. Pemerintah kata Chalid tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif.
Pemerintah khususnya pemerintah daerah contohnya kerap kali memberikan ijin membangun mal atau perumahan ditempat yang merupakan resapan air.
Chalid Muhammad mengatakan, "Coba dibikin sebuah rencana yang panjang, yang terpadu tentang penanggulangan bencana di Indonesia yang kemudian itu dijadikan pegangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya bersifat korektif terhadap kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat."
Untuk mengatasi banjir dan longsor ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyiapkan dana 116 milliar Rupiah.
