Pemerintah China menggelontorkan miliaran dolar dalam upaya menata kembali sistem informasi global dan, pada akhirnya, berusaha membelokkan keinginan banyak negara demi keuntungan Beijing, menurut sebuah kajian terbaru dari para pejabat Amerika Serikat (AS).
Laporan tersebut, yang dirilis pada Kamis (28/9) oleh Pusat Keterlibatan Global Departemen Luar Negeri AS, menuduh pemerintah China menggunakan kombinasi taktik dalam upaya menciptakan dunia di mana Beijing, baik secara eksplisit maupun implisit, mengontrol aliran informasi penting.
Tujuan China adalah untuk “membangun ekosistem informasi di mana propaganda dan disinformasi Beijing mendapatkan daya tarik dan menjadi dominan,” demikian pernyataan laporan tersebut.
“Jika tidak terkendali, upaya RRC [Republik Rakyat China] akan membentuk kembali lanskap informasi global, menciptakan bias dan kesenjangan yang bahkan dapat menyebabkan negara-negara mengambil keputusan yang menundukkan kepentingan ekonomi dan keamanan mereka di bawah kepentingan Beijing.”
Ini bukan pertama kalinya para pejabat AS memperingatkan upaya China untuk menciptakan lingkungan informasi yang merugikan Amerika Serikat dan sekutunya.
Para pejabat AS mengatakan pada bulan-bulan awal pandemi COVID-19 bahwa China lebih banyak menggunakan media sosial untuk menyebarkan disinformasi mengenai asal muasal virus tersebut.
Setahun kemudian, dalam penilaian ancaman tahunannya, Kantor Direktur Intelijen Nasional mengatakan Beijing akan “melanjutkan upaya seluruh pemerintahannya untuk menyebarkan pengaruh China… dan mendorong norma-norma internasional baru yang mendukung sistem otoriter China.”
Dan para pejabat AS telah berulang kali memperingatkan mengenai kampanye pengaruh China yang bertujuan untuk menumbuhkan keraguan terhadap pemilu AS, dan beberapa di antaranya meningkatkan kekhawatiran mengenai upaya China untuk memengaruhi hasil pemilu AS.
Namun laporan baru Departemen Luar Negeri AS berpendapat bahwa apa yang dilihat para pejabat AS saat ini berbeda, yaitu bahwa upaya manipulasi informasi China telah berkembang melampaui kampanye spesifik yang berpusat pada topik atau peristiwa tertentu.
Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa upaya Beijing mempunyai ambisi yang lebih besar.
Jika berhasil, “Beijing akan mengembangkan kemampuan lebih dalam untuk membentuk informasi yang dikonsumsi oleh kelompok tertentu dan bahkan individu,” kata laporan tersebut. “Dalam kemungkinan masa depan ini, informasi yang tersedia bagi publik, media, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah ketika mereka terkait dengan RRC akan terdistorsi.”
"Alat untuk menekan China"
Pejabat pemerintah China menolak mengomentari rincian laporan Departemen Luar Negeri. Namun dalam emailnya kepada VOA, juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu menyebut laporan itu, “hanya sebuah alat untuk menekan China dan menopang hegemoni Amerika Serikat.”
“Melihat sekilas ringkasan laporan tersebut sudah cukup untuk mengetahui isinya: meningkatkan konfrontasi ideologis, menyebarkan disinformasi, dan mencoreng kebijakan dalam dan luar negeri China,” kata Liu. "Kami mendesak AS untuk merenungkan diri mereka sendiri, berhenti memfitnah China atas apa yang disebut 'manipulasi informasi'."
Laporan Departemen Luar Negeri mengatakan kesimpulannya didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum serta “informasi pemerintah yang baru diperoleh.”
“Seiring dengan semakin yakinnya China terhadap kekuatannya, China tampaknya telah memperhitungkan bahwa China dapat lebih agresif mengejar kepentingannya,” katanya.
Secara khusus, laporan Departemen Luar Negeri AS menunjukkan pendekatan multi-cabang yang menggabungkan media milik negara yang luas, teknologi pengawasan, paksaan finansial dan politik, serta media berbahasa Mandarin.
Hasilnya adalah ekosistem informasi di mana bot dan troll, dan bahkan pejabat, memperkuat suara-suara pro-Beijing sambil menenggelamkan atau menekan lawan-lawannya.
Namun laporan tersebut memperingatkan bahwa upaya besar China sejauh ini belum mencapai dampak yang diinginkan di negara-negara Barat dan negara-negara yang condong ke Barat.
“Ketika menargetkan negara-negara demokratis, Beijing mengalami kemunduran besar, sering kali karena penolakan dari media lokal dan masyarakat sipil,” kata laporan tersebut. “Meskipun didukung oleh sumber daya yang belum pernah ada sebelumnya, propaganda dan sensor RRC tersebut, hingga saat ini, membuahkan hasil yang beragam.”
Penilaian tersebut sejalan dengan kesimpulan dari Meta, perusahaan media sosial di balik Facebook dan Instagram, yang pada bulan Agustus mengumumkan penghapusan operasi disinformasi terkait China yang dikenal sebagai Spamouflage.
Meta mengatakan bahwa meskipun Spamouflage adalah "operasi pengaruh rahasia lintas platform terbesar yang diketahui di dunia", Beijing tidak mendapat banyak keuntungan.
“Meskipun jumlah akun dan platform yang digunakan sangat besar, Spamouflage secara konsisten berjuang untuk melampaui ruang gema (palsu) miliknya,” kata Meta. "Hanya beberapa contoh yang dilaporkan ketika konten Spamouflage di Twitter dan YouTube diperkuat oleh influencer di dunia nyata."
Sebuah peringatan yang bagus
Beberapa peneliti mengatakan bahwa Beijing telah membuat beberapa terobosan di negara-negara Barat.
“Upaya pengaruh China yang paling sukses selalu berskala lebih kecil dan lebih tepat sasaran, seperti upaya untuk melecehkan para pembangkang dan kritikus,” Bret Schafer, peneliti senior di Alliance for Securing Democracy yang berbasis di Washington, mengatakan kepada VOA melalui email.
Schafer lebih lanjut menggambarkan Spamouflage sebagai "peringatan yang baik."
“Ini mengingatkan dunia bahwa China menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memanipulasi lingkungan informasi,” katanya.
Dan ada indikasi bahwa China menjadi lebih canggih.
Sebuah laporan awal bulan ini dari Microsoft menunjukkan bahwa upaya disinformasi China berhasil menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan “konten yang menarik perhatian.”
“Konten visual yang relatif berkualitas tinggi ini telah menarik tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dari pengguna media sosial asli,” kata Microsoft dalam laporannya. “Pengguna lebih sering mengirim (posting) ulang visual ini, meskipun terdapat indikator umum dari generasi AI.”
Penggunaan kecerdasan buatan seperti itu menimbulkan kekhawatiran khusus bagi para pejabat intelijen AS.
“Rusia, China, dan negara-negara lain akan mencoba menggunakan teknologi ini,” Jenderal Paul Nakasone mengatakan kepada audiensi di National Press Club di Washington pada hari Kamis, ketika ditanya tentang AI dan pemilihan presiden AS yang akan datang. Nakasone mengepalai Komando Siber AS dan Badan Keamanan Nasional.
Pihak lain di NSA melihat China memperoleh kekuatan dan pengaruh, dan bersiap untuk menggunakan pengaruh tersebut jika diperlukan.
“Mereka mempunyai pengaruh yang semakin besar dalam lingkungan media sosial global,” kata David Frederick, asisten wakil direktur NSA untuk China, dalam webinar awal bulan ini. jika terjadi konflik." [pp/ft]
